BOJONEGORO, NP — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mencapai 396 titik atau sekitar 92,1 persen dari total 430 desa dan kelurahan. Namun, di tengah capaian tersebut, percepatan operasional menjadi tantangan berikutnya agar koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat.
Untuk memastikan kesiapan itu, Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional KDKMP di sejumlah wilayah Bojonegoro.
Sebanyak delapan tim diterjunkan untuk melaksanakan peninjauan. Salah satunya dipimpin Mayjen TNI Yenny Purnama, dengan anggota Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Marsma TNI Albertus Irianto, dan Kolonel Laut (K) Azis Sehanudin M. Kegiatan tersebut turut didampingi perwira Kodim 0813/Bojonegoro dan jajaran Koramil setempat.
Tim menyambangi sejumlah KDKMP di Kecamatan Bojonegoro, Dander, Bubulan, Gondang, Kalitidu, dan Gayam. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus dipenuhi sebelum koperasi beroperasi secara optimal.
Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina mengatakan, berdasarkan penjelasan Dandim 0813/Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, pembangunan KDKMP di wilayah tersebut telah mencapai 396 titik dari total 430 desa dan kelurahan.
“Capaian pembangunan ini menunjukkan progres yang signifikan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai. Yang tidak kalah penting adalah memastikan koperasi siap beroperasi, dikelola secara profesional, dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Said, Kamis (22/10/2026).
Dari hasil peninjauan terhadap 41 KDKMP di lima kecamatan, tim mendapati seluruh lokasi yang diperiksa telah dilengkapi bangunan dan sarana prasarana pendukung. Sebanyak 17 koperasi di antaranya telah beroperasi, sedangkan sisanya masih mempersiapkan sumber daya manusia, termasuk manajer dan karyawan, serta memenuhi kebutuhan barang komoditas untuk diperdagangkan.
“Secara umum, kesiapan sarana dan prasarana di sejumlah titik KDKMP sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa yang sedang menyiapkan sumber daya manusia, baik manajer maupun karyawan, serta menunggu kedatangan barang yang akan diperdagangkan,” kata Said.
Operasional Menjadi Kunci Keberhasilan
Menurut Said, verifikasi dan validasi yang dilakukan Tim Mabes TNI tidak sekadar memeriksa kelengkapan fisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat desa.
KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja di tingkat lokal. Melalui pengelolaan yang tepat, koperasi juga berpotensi menjadi penghubung antara produsen lokal dan konsumen sehingga perputaran ekonomi desa semakin berkembang.
Karena itu, percepatan operasional perlu dibarengi dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, kesinambungan pasokan barang, serta penawaran harga yang kompetitif.
“Yang perlu kita dorong bukan hanya kesiapan bangunan, tetapi juga bagaimana koperasi ini dapat beroperasi dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kesinambungan pasokan barang, serta menawarkan harga yang kompetitif,” ujarnya.
Said menilai, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat dampak ekonomi KDKMP. Kemitraan dengan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai unit usaha di desa perlu dikembangkan agar koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari rantai ekonomi produktif masyarakat.
Melalui pola kemitraan tersebut, produk pertanian dan hasil usaha masyarakat berpeluang memperoleh akses pemasaran yang lebih luas. Pada saat yang sama, koperasi dapat mendekatkan kebutuhan pokok kepada konsumen melalui sistem distribusi yang lebih efektif.
Berpotensi Perkuat Ketahanan Pangan Desa
Tim Mabes TNI optimistis KDKMP dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan apabila didukung tata kelola profesional, pendampingan berkelanjutan, serta koordinasi yang kuat antara pengelola, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pendampingan PT Agrinas Pangan Nusantara bersama dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat mempercepat kesiapan operasional sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi.
Said menegaskan, keberhasilan KDKMP harus tercermin dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok, terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya usaha lokal, hingga meningkatnya aktivitas ekonomi desa.
“KDKMP diharapkan tidak terbatas sebagai sarana pelayanan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Lebih dari itu, koperasi ini diharapkan tumbuh menjadi bagian dari penguatan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujar Said.
Dengan capaian pembangunan yang telah menjangkau sebagian besar desa dan kelurahan di Bojonegoro, fokus selanjutnya adalah memastikan setiap koperasi yang telah dibangun dapat berfungsi secara efektif. Tahap operasional menjadi penentu agar KDKMP mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Liu)
Be First to Comment