PALEMBANG, NP – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Minggu (18/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda perdana Kristomei sejak dilantik sebagai Kepala BNPB. Kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi penanganan karhutla, serta memetakan kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi, saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk di-back-up,” ujar Kristomei dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Dalam arahannya, Kristomei menekankan pentingnya menjalankan instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antarkementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” tegasnya.
BNPB juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas operasi pemadaman. Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai sarana pendukung, termasuk helikopter, telah dikerahkan, besarnya sumber daya yang digunakan harus sejalan dengan capaian penanganan di lapangan.
Kristomei meminta seluruh unsur terkait mengukur perkembangan pemadaman, termasuk perubahan luas area terbakar dan jumlah titik panas (hotspot). Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) telah berjalan efektif.
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” imbuhnya.
Sebagai langkah taktis, Kepala BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah yang memiliki titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta data pasti mengenai jumlah personel dan sarana pendukung yang dikerahkan.
Pembagian wilayah operasi tersebut diharapkan dapat memperjelas komando, mempercepat respons, dan mencegah tumpang tindih penanganan. Dengan demikian, setiap titik kebakaran dapat ditangani berdasarkan kondisi aktual dan kebutuhan di lapangan.
BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman. Upaya tersebut mencakup operasi water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan bahan seperti natrium klorida (NaCl), serta inovasi lain, termasuk penggunaan dry ice.
Menurut Kristomei, penerapan teknologi harus didasarkan pada pengujian ilmiah agar manfaatnya dapat diukur, tepat sasaran, dan efisien dari sisi anggaran. Setiap metode perlu dievaluasi berdasarkan kondisi kebakaran dan karakteristik wilayah yang ditangani.
Perhatian Khusus pada Lahan Gambut
Selain memperkuat operasi pemadaman, BNPB meminta perhatian intensif terhadap penanganan ekosistem gambut. Upaya tersebut perlu melibatkan lembaga yang menangani restorasi gambut dan mangrove untuk merumuskan solusi jangka panjang, terutama di Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembapan lahan dan membasahi lapisan tanah gambut bagian dalam. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan lahan terhadap kebakaran berulang, terutama ketika kondisi cuaca kering berlangsung.
Berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), teridentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran. Area tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kawasan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Sebagian titik api ditemukan di sekitar batas wilayah perizinan konversi lahan. Temuan ini menjadi perhatian dalam upaya penelusuran penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya pembukaan atau perluasan lahan. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Atas temuan itu, BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect) sekaligus mencegah kebakaran berulang setelah proses pemadaman dilakukan.
Kristomei mengingatkan, upaya pemadaman tidak akan memberikan hasil optimal apabila masih ada pihak yang sengaja membakar lahan di lokasi yang sama atau di wilayah sekitarnya.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegasnya.
Respons Cepat dan Akuntabilitas Personel
Dalam menghadapi ancaman karhutla, Kepala BNPB menegaskan empat pilar strategi penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Pelaksanaan strategi tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan efektivitas operasi di lapangan.
Ia menekankan, penanganan kebakaran harus dilakukan dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah api meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, setiap unsur yang terlibat diminta segera merespons perkembangan kondisi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan.
Kristomei juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan jumlah personel dan dukungan operasional di setiap posko. Data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan logistik, pembiayaan, keselamatan kerja, dan pelayanan kesehatan bagi petugas dapat diberikan secara tepat.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” jelas Kristomei.
Selain memastikan kecukupan personel, ia meminta agar kondisi kesehatan petugas yang terpapar asap selama operasi turut diperhatikan. Pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan paru-paru bagi petugas yang membutuhkan, dinilai penting mengingat risiko paparan asap dalam jangka waktu tertentu.
“Kalau perlu, anak-anak 80 dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,” pungkasnya.
Tinjau Karhutla dari Udara
Usai memimpin rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk melihat langsung kondisi karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam peninjauan tersebut, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi itu menjadi perhatian BNPB untuk memastikan upaya pemadaman berjalan efektif dan titik-titik kebakaran yang masih aktif segera mendapatkan penanganan.
Hasil pengamatan dari udara menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi di darat maupun udara. BNPB menekankan pentingnya mengintegrasikan informasi lapangan dengan data pemantauan agar pengerahan personel, peralatan, dan dukungan operasional dapat dilakukan secara tepat.
Peninjauan tersebut sekaligus memperkuat urgensi percepatan pemadaman, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi dukungan sesuai kondisi aktual. Melalui langkah terpadu itu, penanganan karhutla di Sumatera Selatan diharapkan semakin efektif, sekaligus menekan risiko kebakaran berulang dan dampak kabut asap terhadap masyarakat. (red)
Be First to Comment