Kartini, Gizi, dan Ilusi Kecerdasan Instan

Oleh: M Sunu Probo Baskoro (Akademisi STAI Haji Agus Salim)

Setiap April, kita kembali menyebut nama Raden Ajeng Kartini dengan khidmat—namun sering kali tanpa keberanian untuk membaca ulang gagasannya secara jujur. Kartini bukan sekadar simbol emansipasi perempuan. Ia adalah pengkritik struktur sosial yang membuat manusia—terutama perempuan—tidak mampu berpikir merdeka. Pendidikan, bagi Kartini, adalah jalan menuju pembebasan kesadaran.

Lebih dari seabad kemudian, kita menghadapi situasi yang tampak berbeda, tetapi sesungguhnya serupa dalam esensi: pendidikan telah terbuka bagi semua, namun belum tentu memerdekakan. Di ruang-ruang kelas, anak-anak hadir secara fisik, tetapi tidak selalu hadir secara kognitif. Mereka duduk, mendengar, mencatat—namun tidak sepenuhnya menyerap. Di sinilah problem pendidikan Indonesia hari ini menjadi lebih subtil: bukan lagi soal siapa boleh belajar, tetapi siapa benar-benar mampu belajar.

Dalam konteks itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini digaungkan pemerintah layak dibaca sebagai intervensi baru dalam dunia pendidikan. Klaimnya sederhana sekaligus ambisius: memperbaiki gizi untuk meningkatkan kecerdasan. Sebuah asumsi yang, secara ilmiah, tidak sepenuhnya keliru. Sejumlah riset menunjukkan bahwa kekurangan gizi berdampak pada fungsi kognitif, memori, dan konsentrasi. Anak yang lapar memang sulit diajak berpikir jernih.

Namun persoalannya tidak sesederhana itu.

Menghubungkan gizi dengan kecerdasan adalah langkah awal yang penting, tetapi menjadikannya sebagai solusi tunggal adalah penyederhanaan yang berbahaya. Kecerdasan bukan produk linear dari asupan makanan. Ia adalah hasil dari ekosistem yang kompleks: kualitas guru, metode pembelajaran, lingkungan keluarga, hingga kultur berpikir di masyarakat. Memberi makan siswa tanpa memperbaiki sistem pendidikan ibarat mengisi bahan bakar pada mesin yang rusak—energi masuk, tetapi tidak menghasilkan gerak yang optimal.

Di sinilah kita perlu berhati-hati agar MBG tidak berubah menjadi ilusi kebijakan: seolah-olah negara telah melakukan sesuatu yang besar, padahal yang disentuh baru permukaan. Dalam logika politik, program semacam ini mudah dipromosikan—terlihat konkret, mudah diukur, dan cepat diklaim hasilnya. Tetapi dalam logika pendidikan, dampaknya jauh lebih panjang, kompleks, dan tidak bisa disederhanakan menjadi angka-angka jangka pendek.

Kartini, jika kita membaca ulang surat-suratnya dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, tidak pernah berbicara tentang pendidikan sebagai proyek instan. Ia memahami bahwa perubahan membutuhkan transformasi struktur—bukan sekadar intervensi parsial. Ia menuntut perubahan cara pandang, bukan hanya perubahan fasilitas.

Maka, membaca MBG dalam kerangka Kartini seharusnya tidak berhenti pada dukungan normatif. Program ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pendidikan, bukan sebagai substitusi dari masalah yang lebih mendasar. Pertanyaannya bukan hanya: apakah anak-anak sudah makan? Tetapi juga: apa yang mereka pelajari setelah kenyang? Siapa yang mengajar mereka? Dalam sistem seperti apa mereka dibentuk?

Lebih jauh, kita juga perlu mengajukan pertanyaan yang lebih politis: siapa yang paling diuntungkan dari narasi “kecerdasan berbasis gizi” ini? Apakah ia benar-benar berpihak pada anak-anak dari keluarga miskin, atau justru menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan untuk menunjukkan kepedulian yang tampak kasatmata? Dalam banyak kasus, kebijakan sosial yang baik di atas kertas dapat kehilangan maknanya ketika dihadapkan pada realitas implementasi—korupsi distribusi, standar gizi yang tidak konsisten, hingga ketimpangan antar daerah.

Di titik ini, semangat Kartini menjadi relevan kembali—bukan sebagai ikon, tetapi sebagai metode berpikir. Kartini mengajarkan kita untuk tidak menerima keadaan apa adanya, termasuk ketika keadaan itu datang dalam bentuk program pemerintah yang tampak progresif. Kritik bukan bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga agar kebijakan tetap berada di jalur yang benar.

Makan Bergizi Gratis, dengan demikian, dapat menjadi langkah maju—jika ia diposisikan dengan tepat. Ia bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat dasar. Ia bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari puzzle besar pendidikan nasional. Tanpa itu, kita berisiko mengulang kesalahan lama: mengira bahwa persoalan kompleks dapat diselesaikan dengan satu kebijakan sederhana.

Kartini membuka pintu bagi pendidikan yang setara. Tantangan kita hari ini adalah memastikan bahwa mereka yang telah masuk ke dalamnya tidak hanya duduk dan diam, tetapi benar-benar berpikir, bertanya, dan merdeka.

Dan untuk itu, kenyang saja tidak cukup.