Oleh:
Alih Rama Hamda
Mahasiswa S2 Rekayasa Pertahanan Siber FTTP Unhan RI
Pada awal 2024, sebuah video Presiden Joko Widodo yang tampak berbicara dalam bahasa Mandarin beredar luas di media sosial. Sekilas, video itu terlihat autentik. Ekspresi wajah, gerak bibir, dan intonasinya tampak meyakinkan. Belakangan diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan (deepfake).
Peristiwa itu bukan kasus yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menghadapi gelombang hoaks selama pandemi Covid-19, informasi palsu saat bencana alam, hingga berbagai narasi yang memecah belah publik menjelang pemilu. Di balik beragam bentuknya, ancaman tersebut memiliki kesamaan: yang menjadi sasaran bukan jaringan komputer atau pusat data, melainkan manusia. Yang diserang bukan perangkat, tetapi cara berpikir. Yang ingin dipengaruhi bukan sistem, melainkan persepsi.
Tulisan ini merupakan lanjutan dari rangkaian pembahasan mengenai Cyber Statecraft yang sebelumnya menyoroti pentingnya institusi, pendidikan, kurikulum, tata kelola, dan pengembangan talenta digital dalam membangun kekuatan negara di era digital. Namun setelah seluruh fondasi tersebut dibangun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa arti keunggulan teknologi dan sumber daya manusia apabila masyarakat tetap mudah dimanipulasi oleh informasi palsu?
Pertanyaan itu membawa kita pada konsep cognitive defense atau pertahanan kognitif. Jika keamanan siber berfokus pada perlindungan jaringan, sistem, dan data, maka pertahanan kognitif berfokus pada perlindungan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan mengambil keputusan secara rasional.
Dalam konteks ini, ancaman tidak lagi selalu berbentuk peretasan atau malware. Disinformasi, propaganda, manipulasi algoritma, deepfake, dan operasi pengaruh kini menjadi instrumen yang semakin efektif untuk membentuk persepsi publik. Dampaknya dapat meluas, mulai dari menurunnya kepercayaan terhadap institusi hingga terganggunya stabilitas sosial dan politik.
Selama ini banyak negara menempatkan literasi digital sebagai solusi utama. Masyarakat diajarkan menggunakan teknologi, memanfaatkan internet, dan mengakses informasi secara daring. Namun kemampuan menggunakan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memahami informasi. Seseorang dapat aktif di berbagai platform digital dan mengikuti perkembangan teknologi terkini, tetapi tetap rentan terhadap informasi yang menyesatkan.
Di sinilah perbedaan mendasar antara literasi digital dan ketahanan masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan individu menggunakan teknologi. Sementara itu, ketahanan masyarakat (civic resilience) merupakan kemampuan kolektif untuk memverifikasi informasi, menjaga kepercayaan terhadap institusi, menolak manipulasi, dan mempertahankan stabilitas sosial ketika menghadapi tekanan informasi.
Sebuah negara dapat memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi, tetapi tetap rapuh apabila masyarakatnya tidak memiliki budaya verifikasi yang kuat dan tingkat kepercayaan publik yang sehat. Dengan kata lain, transformasi digital tidak hanya membutuhkan konektivitas, tetapi juga kedewasaan dalam mengelola informasi.
Tantangan tersebut semakin kompleks karena karakter platform digital saat ini. Algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna. Konten yang memicu emosi, kemarahan, ketakutan, atau sensasi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang akurat. Akibatnya, masyarakat mudah terjebak dalam echo chamber dan filter bubble, yaitu situasi ketika seseorang hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperdalam polarisasi sosial, memperlemah ruang dialog publik, dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membangun kesepahaman atas fakta yang sama.
Ironisnya, tantangan utama Indonesia bukanlah keterbelakangan digital. Indonesia justru termasuk salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Persoalannya terletak pada kesenjangan antara percepatan partisipasi digital dan kesiapan kognitif masyarakat. Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan publik untuk mengenali dan menghadapi manipulasi informasi.
Karena itu, pembangunan ketahanan digital nasional tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur, pusat data, atau sistem keamanan siber. Agenda transformasi digital perlu diperluas ke arah pembangunan ketahanan kognitif nasional.
Literasi digital harus berkembang menjadi literasi kritis. Pendidikan perlu mengajarkan keterampilan memverifikasi informasi, memahami cara kerja algoritma, serta mengenali berbagai bentuk manipulasi digital. Perguruan tinggi perlu menjadi pusat pengembangan literasi kognitif dan riset ancaman informasi. Media massa harus terus memperkuat budaya verifikasi, sementara pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang transparan dan konsisten guna menjaga kepercayaan masyarakat. Pada saat yang sama, platform digital harus didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari algoritma yang mereka bangun.
Indonesia juga perlu mulai mengembangkan mekanisme cognitive stress test, yakni pengujian ketahanan masyarakat terhadap berbagai skenario, seperti disinformasi pemilu, krisis deepfake, propaganda asing, hoaks bencana, maupun polarisasi yang dipicu algoritma. Sebagaimana sektor perbankan secara berkala menguji ketahanan sistem keuangan menghadapi krisis, negara juga perlu menguji ketahanan masyarakat menghadapi serangan informasi yang semakin canggih.
Pada akhirnya, ancaman terbesar abad ke-21 mungkin bukan berasal dari senjata paling modern atau teknologi paling mutakhir. Ancaman terbesar justru dapat muncul dari kemampuan memengaruhi cara masyarakat memahami kenyataan. Sebuah negara dapat memiliki infrastruktur digital yang canggih dan ribuan pakar keamanan siber. Namun ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta dari manipulasi, ketahanan nasional akan terkikis dari dalam.
Di era kecerdasan buatan, menjaga akal sehat kolektif bukan lagi sekadar kebutuhan sosial, melainkan bagian penting dari pertahanan negara. Sebab peperangan masa depan tidak hanya berlangsung di ruang fisik dan ruang siber, tetapi juga di ruang yang paling menentukan arah sebuah bangsa: pikiran warganya. ***
Be First to Comment