H.A. Danang R., Kepala Prodi Rekayasa Pertahanan Siber FTTP Unhan RI.(red)
BOGOR, NP – Di tengah akselerasi transformasi digital global, ancaman siber terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Laporan Clusit 2025 mencatat lonjakan 27,4% serangan siber serius sepanjang 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata sembilan insiden berat terjadi setiap harinya di seluruh dunia.
Situasi serupa juga tercermin di Indonesia. Organisasi dan institusi dalam negeri dilaporkan menghadapi sekitar 3.300 serangan siber setiap minggu. Bahkan, lebih dari 315.000 kredensial digital Indonesia dilaporkan telah bocor hanya dalam enam bulan pertama 2024, dengan rata-rata lebih dari 60 insiden setiap jam (IndoSec, 2025).
“Penurunan jumlah insiden yang terdeteksi tidak serta merta berarti penurunan ancaman. Serangan kini semakin terselubung, terarah, dan canggih,” ujar H.A. Danang R., Kepala Program Studi Rekayasa Pertahanan Siber, Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan (FTTP), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), di Bogor, Senin (22/9/2025).
Menurut Danang, serangan siber modern bukan hanya mengincar infrastruktur teknis, tetapi juga mengancam kepercayaan publik dan kredibilitas negara — elemen penting dalam menjaga kedaulatan siber nasional. Ia menambahkan, Indonesia menghadapi kerentanan ganda, terutama karena tingginya ketergantungan pada infrastruktur digital dan kurangnya tenaga ahli siber. Diperkirakan, Indonesia membutuhkan sedikitnya 100.000 profesional keamanan siber pada 2025.
“Pendekatan konvensional tidak lagi relevan. Kita memerlukan strategi pertahanan siber nasional yang adaptif, proaktif, dan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan akademisi harus bersinergi secara utuh,” ujarnya.
Pemerintah sendiri telah merespons dinamika ini melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, yang menekankan pentingnya edukasi, pelatihan, dan kolaborasi multisektor.
Secara global, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan jumlah serangan siber tertinggi pada 2024, disusul Rusia, Tiongkok, dan India. Kawasan Eropa juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 22% pada kuartal kedua 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Serangan siber kini menjadi bagian dari doktrin kekuatan global. Oleh sebab itu, pertahanan siber harus menjadi elemen kunci dari ketahanan nasional,” tegas Danang.
Unhan RI melalui FTTP kini tengah mengembangkan kurikulum dan riset berbasis simulasi serangan nyata. Inisiatif ini ditujukan untuk membentuk generasi muda pertahanan yang memiliki kompetensi teknis dan strategis dalam menghadapi spektrum ancaman siber. Upaya tersebut juga sejalan dengan langkah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam membentuk CSIRT dan SOC di berbagai wilayah Indonesia.
“Ke depan, kedaulatan siber harus berdiri sejajar dengan pertahanan di darat, laut, udara, dan antariksa. Negara harus mampu melindungi ruang digitalnya secara mandiri,” tutup Danang.(red)
Be First to Comment