JAKARTA, NP – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengapresiasi kerja kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperkuat kehumasan dan mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Apresiasi tersebut disampaikan Menag setelah menerima Top Government Public Relation (GPR) Figure Award 2026 dalam subkategori Special Achievement for TOP Public Service Digital Transformation Figure 2026 pada ajang 6th TOP GPR Award 2026 di Jakarta, Selasa malam (13/10/2026).

Menag menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kemenag, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. “Penghargaan ini bukan untuk saya sendiri, tetapi segenap karyawan, staf, pimpinan yang lain di Kementerian Agama, dari pusat sampai ke tingkat daerah. Karena penilaian ini adalah penilaian kolektif,” ungkap Nasaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/10/2026).

Menurut Nasaruddin, luasnya cakupan tugas Kemenag membutuhkan koordinasi dan sinergi berbagai unsur organisasi, termasuk jajaran humas yang berperan mengomunikasikan program dan kegiatan kementerian sekaligus memfasilitasi pelayanan informasi kepada publik.

Secara khusus, Menag menyampaikan terima kasih kepada jajaran humas yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran komunikasi kementerian. “Saya juga lebih khusus mengucapkan terima kasih kepada Humas kami, andalan kami. Kerja mereka 24 jam karena harus memfasilitasi komunikasi Kementerian Agama,” ujar Nasaruddin.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. “Semoga menjadi motivasi yang lebih baik untuk kita semuanya,” harapnya.

Langkah Nyata Kemenag

Dalam video pengantar penghargaan, disebutkan bahwa Nasaruddin terus mendorong transformasi digital dan penguatan komunikasi publik untuk menghadirkan layanan keagamaan dan pendidikan yang mudah diakses, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup pembaruan pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Melalui penguatan fungsi kehumasan dan komunikasi publik, Kemenag berupaya membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif.

Pendekatan itu memungkinkan penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara cepat dan akurat, sekaligus membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi mengenai program serta layanan kementerian.

Menurut pihak penyelenggara, berbagai langkah tersebut mendukung upaya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, responsif, dan terpercaya.

Metodologi dan Indikator Penilaian GPR Award 2026

Dalam pemaparan metodologi penilaian, GPR Institute selaku penyelenggara menjelaskan bahwa Top GPR Figure Award 2026 menggunakan pendekatan berbasis jejak digital. Penilaian mencakup sejumlah indikator, yakni Digital Awareness, Digital Media Aspect, dan Social Media Aspect.

Indikator Digital Awareness mengukur pencarian serta ulasan terkait figur yang dinilai. Sementara itu, Digital Media Aspect mencakup jumlah pemberitaan digital beserta sentimennya. Adapun Social Media Aspect mengukur jumlah pengikut, aktivitas, dan keterlibatan audiens pada platform Facebook, Instagram, YouTube, serta TikTok.

Penilaian figur juga mensyaratkan sekurang-kurangnya 90 persen pemberitaan memiliki sentimen netral dan positif. Pengumpulan data dilakukan melalui riset digital untuk mengukur jejak komunikasi dan reputasi figur di ruang publik.

Sementara itu, indikator kategori Special Achievement meliputi kebaruan inovasi, kepemimpinan, manfaat bagi publik, serta potensi replikasi, pelembagaan, dan keberlanjutan. Penilaian ini menekankan pentingnya bukti atas inovasi dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata frekuensi kemunculan seorang pemimpin di media.

Penghargaan tersebut menjadi momentum untuk melihat keterkaitan antara transformasi digital, kualitas komunikasi publik, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Kemenag, penguatan kehumasan merupakan bagian dari upaya menghadirkan informasi yang mudah diakses dan dipahami publik. Langkah ini sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red)