CIREBON, NP – Mahkamah Agung (MA) tengah menyiapkan anggaran untuk meremajakan server, storage, dan jaringan teknologi informasi di seluruh pengadilan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat kualitas layanan peradilan di Indonesia.

Informasi itu disampaikan Dr. Sobandi, S.H., M.H., Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris MA, saat mengunjungi empat pengadilan di Jawa Barat, Senin (12/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sobandi meninjau Pengadilan Negeri (PN) Majalengka, PN Sumber, Pengadilan Agama (PA) Sumber, dan PA Cirebon.

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain peremajaan server, storage, dan perangkat jaringan, MA juga menyiapkan pengadaan laptop bagi hakim, panitera, sekretaris, serta petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Penguatan perangkat tersebut diharapkan dapat memperlancar administrasi perkara dan meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (13/10/2026), disebutkan bahwa dukungan infrastruktur digital juga mencakup pusat data MA dan Disaster Recovery Center (DRC) yang berlokasi di Batam dan Denpasar. Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan layanan digital, melindungi data, dan memastikan administrasi peradilan berjalan efektif.

Sobandi, Hakim Agung Kamar Perdata yang sebelumnya memimpin Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan aparatur di setiap pengadilan. Ia meninjau sejumlah fasilitas kantor, mulai dari gedung dan lingkungan kerja hingga ruang server.

Di PN Majalengka, misalnya, Sobandi mendapati ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua pengadilan relatif sempit dan belum dilengkapi ruang istirahat. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan dalam peninjauan sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Kebutuhan fisik lainnya meliputi penyediaan rumah bagi pejabat pengadilan, rumah dinas, pembangunan gedung pengadilan baru, serta renovasi gedung yang membutuhkan perbaikan. Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan dapat mendukung kenyamanan kerja aparatur sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang sumber daya manusia, perhatian juga diberikan pada kesejahteraan dan pengembangan karier aparatur. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain tunjangan kinerja, tunjangan jabatan bagi panitera, serta status dan kesempatan pengembangan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga alih daya.

Berbagai persoalan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan masing-masing pihak.

Di luar aspek infrastruktur dan kesejahteraan, Sobandi menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas sebagai fondasi utama lembaga peradilan. Pembenahan sistem dan penyediaan fasilitas yang memadai, menurut pokok pesan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, perlu berjalan seiring dengan komitmen aparatur untuk bekerja secara jujur, disiplin, kompeten, dan bertanggung jawab.

Perhatian juga diarahkan pada pengelolaan media massa dan media sosial di tengah perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Penggunaan teknologi tersebut perlu disertai tanggung jawab, ketepatan informasi, dan kepatuhan terhadap etika agar kredibilitas komunikasi publik lembaga peradilan tetap terpelihara.

Berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihimpun selama kunjungan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas layanan peradilan. Penguatan infrastruktur, dukungan terhadap aparatur, serta pemeliharaan integritas diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan peradilan yang lebih efektif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. (red)