Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, pemanfaatan AI harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur, mempercepat kinerja birokrasi, dan memastikan pelayanan publik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) jangan berhenti pada kecanggihan teknologi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, AI harus menjadi alat untuk memperbaiki kualitas aparatur, mempercepat kinerja birokrasi, dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Nasional Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2026 di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Rakornas mengangkat tema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045”.
“Keberhasilan transformasi tidak diukur dari kecanggihan sistem dan teknologi, melainkan dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rini dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Dalam rakornas tersebut, BPOM meluncurkan empat aplikasi manajemen ASN berbasis AI. Rini mengapresiasi langkah itu sebagai bagian dari transformasi pemerintahan digital, terutama untuk memperkuat pengelolaan talenta, layanan kepegawaian, dan kualitas layanan internal ASN.
Namun, Rini mengingatkan agar teknologi tidak ditempatkan sebagai tujuan. Menurut dia, AI harus digunakan untuk membantu birokrasi mengambil keputusan secara lebih tepat, sekaligus meningkatkan kinerja organisasi.
AI, lanjutnya, dapat diterapkan mulai dari perencanaan kebutuhan ASN, pengelolaan kinerja, pemetaan talenta dan karier, hingga pengembangan kompetensi. Pemanfaatan teknologi tersebut harus disertai data yang berkualitas, keamanan data, tata kelola yang kuat, serta kepemimpinan yang mampu mengawal perubahan.
“AI ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan manusia,” tegasnya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan transformasi berbasis AI merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan SDM dan sistem merit di lingkungan BPOM. Teknologi diharapkan membuat pengelolaan talenta semakin objektif sekaligus membuka ruang bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan karier berdasarkan kapasitas serta kinerja.
“Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi. Kunci utamanya adalah manusianya. AI adalah alat bantu, dan kuncinya tetap pada sumber daya manusia,” ungkap Taruna.
Urgensi penguatan SDM dan teknologi juga terlihat dari semakin kompleksnya tantangan pengawasan obat dan makanan. Taruna menyebut BPOM pada tahun lalu menemukan sekitar 1,3 juta tautan terkait obat, makanan, kosmetik, dan suplemen yang tidak sesuai ketentuan.
Besarnya volume peredaran produk melalui kanal digital dan lintas negara membuat pola pengawasan tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan konvensional. Birokrasi dituntut bergerak lebih cepat, berbasis data, dan mampu merespons perubahan secara adaptif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menilai langkah BPOM dalam menerapkan manajemen talenta dan meningkatkan kelengkapan data kepegawaian menjadi fondasi penting untuk memperkuat meritokrasi. Sistem tersebut mencakup sekitar 6.400 ASN BPOM.
“Ini akan berdampak luar biasa dalam rangka pelayanan publik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.
Rini menegaskan, pembenahan manajemen ASN di BPOM tidak boleh berhenti sebagai agenda internal birokrasi. Kualitas aparatur memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan masyarakat dan daya saing industri nasional.
“Di tangan Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, kualitas obat yang diminum oleh orang tua kita, dan daya saing produk farmasi bangsa Indonesia dipertaruhkan,” tegas Rini.
Kinerja pelayanan BPOM menunjukkan capaian positif. Indeks Pelayanan Publik BPOM mencapai 4,80 dari skala 5 dengan predikat Prima yang dipertahankan sejak 2023. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 93,97 dengan predikat Sangat Baik. Sementara itu, seluruh 4.555 pengaduan melalui LAPOR! hingga 2025 telah ditindaklanjuti.
Rini juga mendorong BPOM memperluas jangkauan pelayanan. Saat ini layanan BPOM telah hadir di 154 Mal Pelayanan Publik (MPP). Ia meminta layanan tersebut diperluas ke 159 MPP lainnya agar konsultasi, perizinan, dan sertifikasi semakin dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Menurut Rini, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi pada akhirnya bukan banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan seberapa besar masalah masyarakat dapat diselesaikan.
Teknologi, SDM unggul, organisasi adaptif, dan tata kelola yang terintegrasi harus menghasilkan birokrasi yang lebih sederhana, cepat, dan efektif.
“Birokrasi masa depan adalah birokrasi yang sunyi dari kebisingan administrasi, namun nyaring dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkas Rini. (red)
Be First to Comment