Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali membuka forum Bincang Strategis Keamanan Laut, menguatkan pemahaman hukum bagi perwira TNI AL.(Foto:Ist)
JAKARTA, NP – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di laut secara profesional dan berkeadilan. Peneguhan komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Bincang Strategis Keamanan Laut (Kamla) yang berlangsung di Gedung Canopus, Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan diprakarsai oleh Staf Ahli Kasal dengan mengusung tema, “Optimalisasi Penegakan Hukum oleh TNI Angkatan Laut Guna Mewujudkan Kepentingan Nasional di Laut”.
Acara ini dirancang sebagai forum untuk memperkuat aspek konseptual, yuridis, dan operasional bagi perwira TNI AL. Tujuannya, untuk merespons dinamika lingkungan maritim yang semakin kompleks, sejalan dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kasal menekankan bahwa laut Indonesia merupakan ruang kepentingan nasional, tempat bertemunya jalur perdagangan dunia, sumber daya strategis, dan dinamika geopolitik kawasan. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban hukum di laut menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kepentingan nasional. Penegakan hukum di laut bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi merupakan instrumen negara untuk menjamin kedaulatan, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktivitas di wilayah laut.
“Di sinilah peran strategis TNI AL menjadi sangat penting, tidak hanya hadir sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memiliki mandat undang-undang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi,” tegas Kasal.
Dalam kesempatan itu, Kasal menekankan tiga misi utama. Pertama, memperkuat pemahaman konseptual dan yuridis perwira TNI AL terkait penegakan hukum di laut. Kedua, mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum melalui prosedur yang jelas, terukur, dan akuntabel. Ketiga, meneguhkan peran TNI AL sebagai aktor utama penegakan hukum di laut serta membangun sinergi yang proporsional dengan instansi terkait.
Bincang strategis ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi dan pakar hukum maritim terkemuka, antara lain Pakar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, Pengamat Militer Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, Pakar Hukum Laut Laksda TNI (Purn) Kresno Buntoro, S.H., serta Kepala Bakamla RI yang diwakili Sekretaris Utama Bakamla RI, Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas.
Kegiatan ini juga dihadiri pejabat utama Mabesal, perwira tinggi TNI AL, serta undangan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, guna memperkuat sinergi antarinstitusi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. (red)
Be First to Comment