Diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema “Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat” , bertempat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/6/2025). (Foto: KWP)
JAKARTA, NP- Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan bebas dari praktik korupsi.
Aries menekankan bahwa Korlantas terus berinovasi melalui sistem digital untuk memperbaiki pelayanan serta meningkatkan transparansi di lapangan.
“Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan Korlantas. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal membangun kepercayaan publik, memotong birokrasi, dan mencegah korupsi,” kata Kombes Pol Aries Syahbudin dalam diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema “Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat” , bertempat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Kurangi Transaksi Jalanan, Perkuat Anti-Korupsi
Menurut Aries, penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi langkah penting dalam meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat di lapangan yang rentan terhadap praktik transaksional.
“Transaksi di jalan terjadi karena pertemuan langsung antara petugas dan pengendara. Dengan digitalisasi seperti ETLE, interaksi itu kita potong. Ini bagian dari inisiatif anti-korupsi,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa sistem ETLE masih terus disempurnakan. Meski tantangan masih ada—seperti pelat nomor ditutupi atau kendaraan yang tidak terdaftar—upaya digitalisasi tetap berlanjut untuk mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan objektif.
Reformasi Birokrasi Lewat Layanan Digital
Dalam hal pelayanan publik, Korlantas telah menghadirkan kemudahan melalui layanan online, termasuk pembuatan SIM internasional secara daring.
“Masyarakat dari Aceh tidak perlu lagi datang ke Jakarta hanya untuk membuat SIM internasional. Semua bisa dilakukan secara online, ini bagian dari reformasi birokrasi,” jelas Aries.
Selain itu, sistem digital kini memungkinkan integrasi data kecelakaan secara nasional, yang dapat diakses oleh berbagai instansi seperti Kementerian PUPR dan Bappenas untuk perencanaan infrastruktur yang lebih tepat sasaran.
“Sekarang kita tahu di mana saja titik rawan kecelakaan atau black spot, dan apa penyebabnya. Semua datanya terhubung dan bisa digunakan lintas sektor,” tambahnya.
Pemanfaatan Teknologi untuk Prediksi dan Pengamanan Arus Lalu Lintas
Aries juga mengungkapkan bagaimana teknologi telah membantu Korlantas dalam mengelola arus mudik dan balik, termasuk dalam pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas seperti contraflow atau one way.
“Dulu saat kasus Brexit saya dua hari tidak bisa ke mana-mana. Sekarang semua bisa diprediksi dengan sistem digital—berapa jumlah kendaraan, kapan mulai padat, dan langkah apa yang harus diambil,” ungkapnya.
Ke Depan: Poin Tilang dan Penilaian Pengemudi
Aries menyebut Korlantas tengah mengembangkan sistem Traffic Offense Record yang akan merekam pelanggaran lalu lintas dan memberi sanksi progresif berdasarkan akumulasi poin.
“Kalau lima tahun ke depan poin pelanggaran habis, pengemudi harus uji ulang. Sistem ini akan mendorong pengendara lebih disiplin,” katanya.
Bukan Tugas Polisi Saja
Dalam menanggapi berbagai persoalan lalu lintas, Aries menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibebankan semata kepada kepolisian.
“Jangan sampai semua seolah-olah tanggung jawab polisi. Masalah jalan rusak, kendaraan overload, itu lintas sektor. Tapi kami siap mendukung dengan data dan sistem yang transparan,” pungkasnya.
Dengan penerapan teknologi dan sistem digital yang terus dikembangkan, Korlantas berharap dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima, transparan, dan responsif terhadap dinamika lalu lintas di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dalam diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema “Transformasi Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat” , bertempat di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/6/2025). (Foto: narasipos.com)
Di forum sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya transformasi digital di tubuh Korlantas Polri guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih tertib dan efektif.
Politisi dari Partai Keadilan Swjahtera (PKS) ini menegaskan, kualitas suatu negara dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya di jalan raya.
“Untuk melihat kualitas suatu negara, lihatlah bagaimana mereka di jalan. Kalau lalu lintasnya tertib, pengendara disiplin, itu cerminan negara yang berkualitas. Sayangnya di negeri ini, masih banyak yang memilih jalan pintas, tidak tertib, bahkan ada istilah ‘SIM tembak’,” ujar Nasir.
Kendatii demikian, ia menyoroti meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Mengutip data dari Korlantas Polri, ia menyebutkan terjadi peningkatan hingga hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Data menyebutkan kecelakaan lalu lintas pada 2024 meningkat nyaris delapan kali lipat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kita mengalami ‘kecelakaan kebijakan’ karena abai terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.
Nasir mendorong Korlantas Polri untuk terus melakukan transformasi digital dan menghadirkan konsep Police Point Zero sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi di bidang lalu lintas bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Transformasi digital penting untuk membentuk wajah baru kepolisian lalu lintas. Kalau ‘rupa’-nya buruk, bukan hanya cermin kita yang retak, tapi juga bisa merusak cermin orang lain. Maka perlu perubahan yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan layanan yang lebih baik,” ungkap Nasir.
Ia juga menyoroti berbagai faktor lain yang memperparah kondisi lalu lintas di Indonesia, seperti meningkatnya jumlah kendaraan, minimnya infrastruktur jalan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam pembangunan dan perbaikan jalan.
“Ruas jalan tidak bertambah signifikan, tapi kendaraan bermotor terus masuk. Itu karena ada ‘cuan’ di baliknya. Pemerintah perlu berpikir ulang soal kebijakan industri otomotif dan perencanaan infrastruktur,” kata dia.
Nasir menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, bukan sekadar “sama-sama kerja”, dalam mengatasi persoalan lalu lintas.
Ia mencontohkan kondisi jalan yang rusak akibat proyek penggalian oleh pihak tertentu yang tidak segera diperbaiki, menyebabkan potensi kecelakaan meningkat.
“Kita butuh kerja sama, bukan hanya sama-sama kerja. Jalan digali, ditimbun asal-asalan, malam-malam bisa jadi jebakan. Ini semua memperburuk kualitas keselamatan di jalan,” ujar Nasir.
Nasir berharap Pemerintahan yang akan datang dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pembangunan nasional, termasuk dalam penanganan masalah lalu lintas.
“Semoga ke depan, dengan adanya keterbukaan dan transformasi digital, kita bisa menghadirkan masyarakat yang lebih tertib di jalan raya, sebagai cerminan bangsa yang berkualitas,” tegas Nasir.(har)
Be First to Comment