SEMARANG, NP – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbamgga)/BKKBN bersama DPR-RI memiliki keinginan untuk melakukan revisi UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembamgan Kependudukan dan Pembamgunan Keluarga.
Revisi ini dinilai strategis, bertujuan memasukan kapitalisasi bonus demografi. Diketahui, bila bonus demografi bisa dikapitalisasi 70%, Indonesia bisa melakukan saving, akan semakin kaya, dan bakal panen bonus demografi.
Negara didirikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga. Negara didirikan untuk hadir, melayani rakyat. Untuk itu, bonus demografi menjadi potensi dalam suatu bangsa.
Hal itu dikemukakan Prof. Budi Setyono, S.Sos, M.Pol. Admin, Ph.D, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN pada kegiatan Orientasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (26/07/2025).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam data proyeksi penduduk 2020-2045, saat ini (2025) Indonesia sudah memasuki puncak bonus demografi. Setelah itu, secara perlahan jendela peluang itu menutup dan pada 2042 dependency ratio akan kembali ke angka 50 persen.
“Setelah 2045, Indonesia akan masuk pada klasifikasi penduduk tua (ageing population) yang berdampak besar pada perekonomian,” jelas Prof. Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/7/2025).
Ia menjelaskan, 20 tahun mendatang jumlah lansia akan mendominasi. Tahun 2024, jumlah lansia 12 persen dari jumlah penduduk, sementara pendudukan usia produktif sebesar 67,9 persen. Artinya, rasio penduduk lansia dan usia produktif berbanding 1:5,6. Artinya pula, satu lansia menjadi tanggungan 5-6 penduduk usia produktif.
Di tahun 2045, jumlah lansia naik menjadi 20,3 persen dan usia produktif 69,3 persen. Rasionya menjadi 1:3,2. Artinya, satu lansia akan menjadi tanggungan 3-4 penduduk.
• Peluang Demografi
Sejalan dengan Prof. Budi, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, mengatakan bonus demografi terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia ke depan.
“Kita masih berada di demographic dividend, peluang demografi. Setelahnya kalau berhasil jendela atau peluang ini, baru kita dapat bonus bemografi,” ujar Bonivasius.
Bonivasius menegaskan, bonus demografi hanya terkait dengan perekonomian bangsa, tidak ada kaitan dengan dampak lain. “Ini bisa menjadi bencana juga, karena bonus demografi ini ‘once in a lifetime’,” ujarnya.
• Care Economy
Bonivasius juga mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN menyarankan ada skema yang mengatur agar ibu rumah tangga yang bekerja mengasuh anak dan lansia di rumah mendapatkan insentif atau jaminan dari pemerintah.
“Kalau seorang ibu merawat anaknya, dia tidak bisa bekerja, berarti dia kehilangan pekerjaan. Lalu, apa yang pemerintah lakukan? Sekarang memang sudah dirancang rencana aksi untuk care economy, setiap dukungan yang diberikan itu dihitung nilainya. Misal, dia tidak bekerja tetapi merawat anak, ada dukungan dari pemerintah,” ujarnya.
Jaminan tersebut juga tidak mesti dalam bentuk insentif, tetapi bisa dari dukungan berupa fasilitas lain. Misal, penyediaan perawat ketika penduduk di usia produktif memasuki masa lansia seperti di negara-negara Skandinavia.
“Care economy ini tidak hanya merawat anak, tetapi juga merawat lansia, orang sakit, difabel. Ketika pekerjaan formal sudah jelas, ada angkanya di situ. Tetapi yang informal enggak dibayar kan. Misalnya, merawat orang tua, anak-anak, orang sakit. Care economy mencoba untuk menghitung nilainya berapa,” papar Bonivasius.
• Sambangi Kampung KB
Orientasi ini diikuti 20 jurnalis, dan dinilai sangat strategis untuk memberikan input kepada media, guna menanggapi isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga di dalam penyampaian informasi kegiatan-kegiatan strategis Kemendukbangga/BKKBN dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden.
Menurut Prof. Budi Setyono, “Kegiatan ini sebagai upaya sosialisasi program Bangga Kencana kepada masyarakat. Peran jurnalis menjadi krusial karena media dapat menyampaikan informasi ke masyarakat. Kita ajak teman-teman untuk menyatukan persepsi,” ujar Prof. Budi.
Dalam orientasi itu, para jurnalis menyambangi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dilanjutkan ke Kampung KB terbaik tahun 2024 di kota yang sama. Tepatmya Kampung KB Kolaka, Kelurahan Jatirejo, Ambarawa.
“Kita ajak teman-teman meninjau dan melihat langsung kegiatan program Bangga Kencana di tingkat mikro langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelas Prof. Budi.
Hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag. rer. publ; Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemendukbangga/BKKBN, Sunarto; Kepala Pusbang SDM Kemendukbangga/BKKBN, Aan Ariwitoko, SE, M.Si; Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Dr. Yudha Purnawan, SH, M.Hum, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih.(red)
Be First to Comment