Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M. (kanan), melakukan Courtesy Call (CC) kepada Wamen PANRB Purwadi Arianto di Jakarta, Selasa (7/7/2026).(Foto: Ist)
JAKARTA, NP — Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) mendorong pembentukan Jabatan Fungsional Hidrografer sebagai langkah strategis memperkuat sumber daya manusia (SDM) hidrografi nasional. Usulan tersebut disampaikan Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., saat melakukan Courtesy Call (CC) kepada Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Danpushidrosal didampingi Wakil Komandan Pushidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan, S.E., M.Tr.Opsla., Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Asisten Operasi (Asops), serta Kepala Dinas Personel dan Profesi (Kadisserprof). Sementara itu, Wamen PANRB didampingi Deputi Kelembagaan dan Staf Khusus Menteri PANRB.
Danpushidrosal menjelaskan, pembentukan Jabatan Fungsional Hidrografer diperlukan sebagai instrumen pembinaan profesi yang berbasis kompetensi, profesionalisme, dan standar internasional.
“Penguatan sumber daya manusia menjadi faktor fundamental dalam penyelenggaraan hidrografi nasional. Seorang hidrografer harus memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman sesuai standar internasional,” ujar Laksamana Madya TNI Budi Purwanto.
Menurut dia, Pushidrosal memiliki posisi strategis sebagai Lembaga Hidrografi Nasional yang dibentuk melalui penggabungan Jawatan Hidrografi Militer dan Jawatan Hidrografi Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1960.
“Penggabungan tersebut mencerminkan kebijakan negara untuk menyelenggarakan kegiatan hidrografi nasional secara terpadu dalam satu otoritas nasional,” katanya.
Ia menambahkan, produk utama Pushidrosal berupa peta laut memiliki karakteristik, fungsi, standar teknis, dan dasar hukum yang berbeda dengan peta darat. Seluruh proses survei hidrografi dan pemetaan laut dilaksanakan berdasarkan standar International Hydrographic Organization (IHO) untuk menjamin keselamatan navigasi di perairan Indonesia.
Di tingkat internasional, peran Indonesia melalui Pushidrosal juga semakin mendapat pengakuan. Indonesia terpilih sebagai salah satu dari sepuluh anggota tetap IHO Council dan dipercaya menempatkan Komandan Pushidrosal sebagai Wakil Ketua IHO Council.
“Kepercayaan internasional tersebut menjadi bukti nyata atas profesionalisme serta kontribusi Indonesia dalam pengembangan hidrografi dunia,” ujar Danpushidrosal.
Pushidrosal selama ini juga telah memiliki sistem pendidikan dan pelatihan hidrografi yang memperoleh akreditasi dari International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC). Lulusan pendidikan tersebut memenuhi standar kompetensi IHO S-5 dan diakui secara internasional.
Lebih lanjut, Danpushidrosal menyampaikan bahwa penguatan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional semakin memperkuat kedudukan Pushidrosal sebagai Otoritas Hidrografi Nasional.
“Peraturan Presiden ini memperkuat kewenangan Pushidrosal, termasuk dalam penyelenggaraan sistem lisensi Surveyor Hidrografi sebagai instrumen negara untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme tenaga hidrografi nasional,” ujarnya.
Jabatan Fungsional Hidrografer nantinya diharapkan dapat diterapkan pada kementerian, lembaga, BUMN, maupun instansi lain yang melaksanakan kegiatan survei hidrografi. Keberadaan jabatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan standar kompetensi yang seragam, memperkuat pembinaan profesi, serta membuka jalur pengembangan karier bagi tenaga ahli hidrografi.
Menanggapi usulan itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto beserta jajaran menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis Pushidrosal sebagai satu-satunya Lembaga Hidrografi Nasional yang memiliki mandat, kompetensi, pengalaman, dan pengakuan internasional.
“Keberadaan Jabatan Fungsional Hidrografer akan memberikan keseragaman standar kompetensi, pembinaan profesi, sertifikasi, lisensi, serta pengembangan karier hidrografer secara nasional,” kata jajaran Kementerian PANRB.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat tata kelola hidrografi nasional. Sinergi Pushidrosal dan Kementerian PANRB diharapkan mampu mempercepat terwujudnya profesi hidrografer yang profesional, kompeten, dan mendukung Indonesia sebagai negara maritim yang maju serta berdaya saing di tingkat internasional. (red)
Be First to Comment