Suasana pertemuan antara Kementerian PANRB dan APSC di Jakarta, Senin (25/8/2025).(Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Australian Public Service Commission (APSC) membahas perkembangan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Pertemuan tersebut juga menjadi ajang berbagi pengalaman dalam reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Diskusi dilakukan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/8/2025). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menilai, proses aksesi OECD menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan standar tata kelola publik nasional.
“Proses ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi mendalam dan menyelaraskan kebijakan publik dengan standar internasional. Kolaborasi dengan APSC dan dukungan OECD akan sangat membantu dalam upaya tersebut,” ujar Purwadi dalam keterangan resmi, Selasa (26/8/2025).
Indonesia saat ini tengah menyelesaikan tahap awal aksesi, yakni penyusunan *initial memorandum* yang memuat gambaran menyeluruh tentang kebijakan dan institusi nasional. Kementerian PANRB, yang menjadi penanggung jawab bidang tata kelola publik dalam Tim Nasional OECD, menemukan sejumlah tantangan dalam proses tersebut.
Beberapa isu utama yang mengemuka meliputi perlunya peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan integritas publik, pengelolaan konflik kepentingan secara sistematis, penguatan sistem merit bagi aparatur sipil negara, serta integrasi data antarinstansi. Selain itu, pengembangan inovasi, transformasi digital, dan pelayanan publik berbasis siklus kehidupan juga menjadi fokus pembenahan.
Purwadi menambahkan, reformasi birokrasi nasional saat ini berfokus pada enam prioritas utama: penguatan kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan manajemen kinerja, perbaikan layanan publik, serta transformasi digital.
“Melalui enam prioritas ini, kami ingin membangun birokrasi yang menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi penghambat,” katanya.
APSC menyambut baik komitmen Indonesia. First Assistant Commissioner APSC, Jo Talbot, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tata Kelola Publik OECD, menyatakan pihaknya siap memperkuat kerja sama untuk mendukung proses aksesi Indonesia.
“Kami melihat Indonesia menunjukkan kemajuan cepat dalam proses ini. Pengalaman Australia saat bergabung dengan OECD juga menjadi pembelajaran penting yang dapat kami bagikan,” ujar Talbot.
Pertemuan ini turut membahas potensi kolaborasi lanjutan antara Kementerian PANRB, APSC, dan Prospera, lembaga kemitraan pembangunan Indonesia-Australia. Kerja sama diarahkan untuk memperkuat tata kelola publik yang efektif, transparan, dan inklusif sesuai standar yang dianut OECD.
Kementerian PANRB tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045 yang menargetkan birokrasi berkapabilitas tinggi, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang terintegrasi. Reformasi ini juga mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan industri hilir, ketahanan pangan, serta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan.(red)
Be First to Comment