Dapur MBG Mengepul, Mesin Pabrik Jangan Sampai Padam

Oleh: M. Sunu Probo Baskoro,Wasekjen DPP Partai Masyumi, Akademisi STAI Haji Agus Salim Cikarang

Ada ironi di tengah gegap gempita pembangunan ekonomi Indonesia.

Di satu tempat, dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mengepul. Koperasi Desa Merah Putih dibangun dengan semangat menghidupkan ekonomi dari desa. Negara hadir membawa anggaran dan janji pemerataan.

Di tempat lain, mesin-mesin pabrik berhenti. Shift dikurangi, perekrutan dibekukan, buruh dipanggil ke ruang manajemen, dan sebagian pulang membawa surat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dua gambar itu berlangsung pada waktu yang sama.

Yang satu memperlihatkan negara sedang membangun mesin ekonomi baru. Yang lain menunjukkan mesin ekonomi lama mulai kehilangan tenaga.

Pertanyaannya sederhana: mengapa negara begitu bersemangat menyalakan mesin baru, tetapi belum cukup sigap menjaga mesin industri yang mulai mati?

Pertanyaan ini semakin penting karena data ekonomi Indonesia memang tampak baik-baik saja dari kejauhan.

Ekonomi tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026 dan 5,45 persen pada semester pertama. Namun, salah satu komponen pertumbuhan yang paling tinggi justru konsumsi pemerintah, yang tumbuh 15,97 persen secara tahunan pada kuartal II dan 18,62 persen pada semester I.

Angka tersebut tidak buruk. Namun, ia menyimpan pertanyaan: seberapa jauh pertumbuhan itu ditopang oleh mesin ekonomi yang mampu berdiri sendiri tanpa terus-menerus dipompa oleh negara?

Ketika Pertumbuhan Bertemu PHK

Kita tidak boleh mengatakan bahwa industri manufaktur Indonesia sedang kolaps secara keseluruhan. Itu tidak benar.

Namun, tanda-tanda tekanan memang ada.

Pada Agustus 2026, indeks PMI manufaktur Indonesia turun menjadi 49,8 dari 50,2 pada Juli. Angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi aktivitas manufaktur.

Dewan Ekonomi Nasional mencatat 88.519 pekerja terkena PHK sepanjang 2025, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Tekanan terutama terjadi pada sektor tekstil, garmen, dan manufaktur padat karya.

Yang lebih mengkhawatirkan, ruang untuk menyerap kembali pekerja yang terkena PHK disebut terbatas, sementara proporsi pekerja informal meningkat.

Di sini kita menemukan paradoks.

Ekonomi tumbuh.

Namun, sebagian pekerja kehilangan pekerjaan formal.

Industri belum mati.

Tetapi tenaga kerjanya menyusut.

Pertumbuhan ada.

Namun, belum tentu seluruh masyarakat ikut naik kelas.

Itulah sebabnya angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kesehatan ekonomi.

Impor Tumbuh Lebih Cepat

Ada persoalan lain yang patut diperhatikan.

Pada Juli 2026, ekspor Indonesia mencapai US$26,22 miliar, naik 6,05 persen dibandingkan Juli tahun sebelumnya. Impor mencapai US$26,09 miliar, tetapi tumbuh jauh lebih cepat, yakni 27,02 persen.

Secara bulanan, Indonesia memang kembali mencatat surplus perdagangan sekitar US$121,9 juta. Namun, surplus tersebut sangat tipis.

Untuk Januari-Juli, impor tumbuh hampir 20 persen, sementara ekspor tumbuh 4,43 persen.

Angka ini tidak otomatis berarti barang impor menjadi penyebab seluruh PHK. Sebagian impor justru berupa barang modal dan bahan baku yang diperlukan industri.

Namun, angka tersebut menunjukkan satu persoalan yang tidak boleh diabaikan:

Indonesia membutuhkan industri domestik yang mampu menangkap pertumbuhan permintaan, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk dan komponen dari negara lain.

Jika konsumsi dan investasi meningkat, tetapi sebagian besar tambahan permintaan dipenuhi oleh impor, dampak pengganda (multiplier effect) di dalam negeri menjadi lebih kecil.

Uang berputar.

Namun, sebagian putarannya terjadi di luar negeri.

Pasar Bebas Tidak Pernah Benar-Benar Bebas

Kita sering mendengar nasihat: biarkan pasar bekerja.

Perusahaan yang tidak efisien harus mati. Perusahaan yang efisien akan bertahan.

Secara teori, terdengar rapi.

Masalahnya, pasar global tidak pernah benar-benar bekerja sendirian.

Di belakang perusahaan-perusahaan besar terdapat negara dengan kebijakan energi, pembiayaan, infrastruktur, insentif ekspor, perlindungan perdagangan, dan strategi industri.

Perusahaan Indonesia kemudian diminta bertanding di lapangan yang disebut sebagai “pasar bebas”.

Pertanyaannya: bebas bagi siapa?

Jika produk impor masuk dengan harga yang menekan industri domestik, pemerintah tidak cukup hanya meminta pengusaha Indonesia menjadi lebih efisien.

Efisiensi memang penting.

Namun, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan efisiensi.

Bagaimana perusahaan Indonesia bersaing dengan industri raksasa yang memiliki skala produksi lebih besar, rantai pasok lebih murah, dan dukungan kebijakan yang kuat dari negaranya?

Pada titik inilah proteksi tidak seharusnya menjadi kata kotor.

Proteksi Bukan Berarti Memanjakan

Indonesia tidak membutuhkan pagar tinggi yang membuat industri domestik nyaman selamanya.

Kita membutuhkan proteksi strategis.

Jika suatu industri terbukti mengalami tekanan akibat praktik dumping atau lonjakan impor yang mengancam keberlangsungannya, pemerintah harus menggunakan instrumen perdagangan.

Jika sebuah perusahaan sebenarnya sehat, tetapi tercekik masalah likuiditas, restrukturisasi pembiayaan dapat dipertimbangkan.

Jika masalahnya teknologi, negara dapat membantu modernisasi.

Jika masalahnya pasar, pemerintah dapat membuka akses ekspor.

Namun, setiap perlindungan harus memiliki syarat.

Perusahaan yang memperoleh fasilitas negara harus meningkatkan produktivitas.

Perusahaan yang memperoleh insentif harus mempertahankan tenaga kerja.

Perusahaan yang memperoleh perlindungan harus meningkatkan kandungan lokal dan kemampuan ekspor.

Dengan kata lain:

Proteksi harus ditukar dengan transformasi.

Negara tidak sedang memelihara perusahaan yang malas.

Negara sedang membeli waktu agar industri yang masih layak tidak mati sebelum sempat bertransformasi.

Yang Mati Bukan Cuma Pabrik

Kebangkrutan industri sering dianggap sebagai kematian sebuah perusahaan.

Padahal, yang mati jauh lebih banyak.

Ketika sebuah pabrik berhenti, yang hilang bukan hanya gedung dan mesin.

Ada buruh yang kehilangan penghasilan. Pemasok kehilangan pelanggan. Pengusaha angkutan kehilangan muatan. Warung kehilangan pembeli. Pemilik rumah kontrakan kehilangan penyewa.

Satu pabrik adalah sebuah ekosistem ekonomi kecil.

Jika satu demi satu pabrik tumbang, ekonomi di sekitarnya ikut mengering.

Karena itu, menyelamatkan industri tidak selalu berarti menyelamatkan pemilik perusahaan.

Yang sebenarnya hendak diselamatkan adalah kapasitas produksi nasional, pengetahuan industri, rantai pasok, dan pekerjaan masyarakat.

Membangun sebuah ekosistem industri membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Menghancurkannya dapat berlangsung dalam hitungan bulan.

Jangan Sampai MBG Hanya Menjadi Belanja Negara

Di sinilah MBG justru memiliki peluang besar.

Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG dalam APBN 2026. Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dialokasikan Rp83 triliun.

Ini bukan uang kecil.

Jika kedua program tersebut hanya dipandang sebagai belanja sosial, kita kehilangan sebagian besar potensinya.

MBG seharusnya dapat menjadi kebijakan industrialisasi pangan.

Bayangkan rantainya:

APBN → koperasi → petani dan peternak → industri pengolahan → pabrik kemasan → logistik → dapur MBG → sekolah.

Petani mendapatkan pasar.

Koperasi mengorganisasi pasokan.

Industri mengolah bahan baku.

Pabrik kemasan mendapatkan permintaan.

Perusahaan logistik mendapatkan pekerjaan.

Pekerja memperoleh penghasilan.

Dan anak-anak memperoleh makanan bergizi.

Itulah dampak pengganda yang seharusnya dikejar.

Bukan sekadar berapa banyak dapur yang berdiri.

Namun, berapa besar kapasitas produksi nasional yang tercipta karena dapur-dapur tersebut.

Koperasi Jangan Menjadi Perpanjangan Tangan Birokrasi

Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah menyebut sekitar 80 ribu koperasi telah dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa, dengan fungsi antara lain menyediakan sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.

Gagasan ini menjanjikan.

Namun, koperasi tidak boleh berhenti sebagai distributor program pemerintah.

Koperasi harus menjadi agregator ekonomi desa.

Petani tidak sekadar menjual hasil panen kepada pengepul.

Koperasi mengumpulkan.

Koperasi melakukan pengendalian kualitas.

Industri mengolah.

Distributor memasarkan.

Konsumen membeli.

Nilai tambah tinggal di dalam negeri.

Jika koperasi hanya hidup karena uang pemerintah, ia belum menjadi ekonomi kerakyatan yang mandiri.

Ia baru menjadi ekonomi yang ditopang negara.

Jangan Membangun Desa dengan Membunuh Kota Industri

Ini mungkin bagian paling penting dari perdebatan.

Kita tidak perlu memilih antara desa dan industri.

Indonesia membutuhkan keduanya.

Kita membutuhkan petani yang sejahtera dan buruh manufaktur yang memperoleh pekerjaan layak.

Kita membutuhkan koperasi yang kuat dan perusahaan nasional yang kompetitif.

Kita membutuhkan MBG dan industri pangan.

Kita membutuhkan hilirisasi dan manufaktur berteknologi tinggi.

Masalahnya bukan banyaknya program.

Masalahnya adalah apakah semuanya terhubung dalam satu strategi industrialisasi nasional.

Jangan sampai uang MBG mengalir ke pasar, tetapi bahan bakunya sebagian besar berasal dari luar negeri.

Jangan sampai koperasi desa tumbuh, tetapi barang yang dijualnya justru didominasi produk impor.

Jangan sampai pemerintah mendorong investasi, tetapi industri padat karya yang sudah ada terus kehilangan daya saing.

Dan jangan sampai pertumbuhan ekonomi mencapai target, sementara pekerjaan formal justru menyusut.

Pemerintah Tidak Kekurangan Program

Yang kurang adalah orkestrasi.

MBG ada.

Koperasi desa ada.

Hilirisasi ada.

Insentif investasi ada.

Pembangunan infrastruktur ada.

Kebijakan perdagangan ada.

Namun, semua instrumen itu harus dimainkan dalam satu orkestra.

MBG harus menciptakan permintaan bagi industri pangan.

Koperasi harus menghubungkan produksi desa dengan industri.

Hilirisasi harus menghasilkan manufaktur, bukan hanya komoditas setengah jadi.

Pengadaan pemerintah harus memperbesar pasar produk domestik.

Kebijakan perdagangan harus melindungi industri dari praktik yang tidak adil.

Dan kebijakan fiskal harus memberikan napas bagi perusahaan yang masih layak.

Dengan demikian, APBN bukan sekadar uang yang dibelanjakan.

APBN menjadi modal untuk membangun kapasitas produksi.

Negara Harus Datang Sebelum Pabrik Masuk ICU

Pemerintah tidak harus menyelamatkan semua perusahaan.

Namun, pemerintah harus tahu perusahaan mana yang sedang sakit sebelum perusahaan itu masuk ICU.

Diperlukan semacam sistem peringatan dini industri.

Ketika pesanan turun, kapasitas produksi menyusut, impor melonjak, PHK meningkat, dan arus kas perusahaan terganggu, pemerintah harus segera bertanya:

Apa penyebabnya?

Jika masalahnya dumping, gunakan instrumen perdagangan.

Jika masalahnya teknologi, bantu modernisasi.

Jika masalahnya pembiayaan, fasilitasi restrukturisasi.

Jika masalahnya energi, evaluasi struktur biaya.

Jika masalahnya pasar, buka akses baru.

Jika perusahaan memang sudah tidak layak, biarkan ia keluar secara tertib dan lindungi pekerjanya.

Negara tidak perlu menjadi manajer pabrik.

Tetapi negara harus menjadi arsitek ekosistem industri.

Jangan Salah Menghitung Keberhasilan

Ada kesalahan lain yang perlu dihindari.

Seorang buruh pabrik kehilangan pekerjaan.

Beberapa bulan kemudian, ia bekerja serabutan.

Statistik mencatat ia tidak lagi menganggur.

Selesai?

Tidak.

Ia mungkin kehilangan separuh pendapatannya. Ia mungkin kehilangan jaminan sosial dan jenjang karier. Konsumsi keluarganya turun.

Secara statistik, ia bekerja.

Secara ekonomi, ia mengalami kemunduran.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada berapa banyak orang yang bekerja.

Kita harus bertanya:

Bekerja sebagai apa?

Dengan pendapatan berapa?

Dengan produktivitas berapa?

Dengan jaminan sosial seperti apa?

Dan yang paling penting:

Apakah pekerjaan itu memberikan peluang untuk naik kelas?

Indonesia membutuhkan pekerjaan produktif, bukan sekadar pekerjaan untuk menghapus angka pengangguran.

Dapur Boleh Mengepul, Mesin Pabrik Juga Harus Menyala

Pada akhirnya, persoalan ekonomi Indonesia bukan MBG melawan industri.

Bukan koperasi melawan pabrik.

Bukan desa melawan kota.

Bukan negara melawan pasar.

Pertanyaannya adalah apakah semua instrumen tersebut mampu disatukan menjadi strategi pembangunan ekonomi nasional.

Dapur MBG boleh mengepul.

Koperasi Desa boleh tumbuh.

Namun, pada saat yang sama, mesin pabrik harus tetap menyala.

Sebab negara tidak boleh membangun masa depan dengan cara mengorbankan kapasitas produksinya sendiri.

Membangun mesin baru adalah keberanian. Menyelamatkan mesin lama yang masih layak adalah kebijaksanaan.

Indonesia membutuhkan keduanya.

Sebab pertumbuhan ekonomi yang hanya membuat anggaran negara berputar belum tentu membuat rakyat naik kelas.

Yang kita perlukan adalah ekonomi yang membuat uang berputar, industri tumbuh, pekerja memperoleh pekerjaan layak, desa produktif, kelas menengah menguat, dan nilai tambah tinggal di Indonesia.

Jika itu tidak terjadi, kita mungkin akan sibuk merayakan angka pertumbuhan.

Sementara di kejauhan, satu demi satu cerobong pabrik berhenti mengepulkan asap.

Dan ketika cerobong terakhir padam, barulah kita sadar:

yang hilang bukan sekadar sebuah pabrik. Yang hilang adalah kemampuan sebuah bangsa untuk memproduksi masa depannya sendiri.****