Press "Enter" to skip to content

Stunting Terbukti Turun, Walikota Surabaya Gunakan Strategi Kontrak Kinerja

Social Media Share

JAKARTA, NP- Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen tegas dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan yang harus siap mengundurkan diri jika tak mampu menurunkan angka stunting.

Penegasan disampaikan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Langkah Penting Turunkan Stunting” pada Senin, (26/6/2023) yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 yang diperingati tiap tanggal 29 Juni.

“Setiap tahun kami menyediakan surat pernyataan jabatan, ada kontrak kinerja bahwa kalau angka stunting tidak turun, maka ‘saya akan mengundurkan diri dan melepas jabatan sebagai kepala dinas’,” kata Eri dalam diskusi yang digelar sejalan dengan tema yang diusung BKKBN “Menuju Keluarga Bebas Stunting, Indonesia Maju.”

Sejauh ini, Eri mengungkapkan, pihaknya berhasil menurunkan angka stunting di angka 600 anak. Hingga akhir tahun, pihaknya menargetkan turun menjadi 150 anak.

“Itu kami lakukan di Surabaya. Jadi kerjanya dengan hati. Bukan lagi mencari pengakuan. Karena itu sekarang sudah menjadi 600 anak. Target saya sekitar 150 di akhir tahun,” terangnya.

Kelengkapan Data dan Kedekatan

Lebih lanjut, Eri Cahyadi menjelaskan, kelengkapan data dan kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Sebagai walikota, Eri menyampaikan, dia harus tahu berapa jumlah bayi yang lahir per hari di seluruh wilayah kota Surabaya.

Sebab dia menyadari, bayi lahir di fasilitas yang berbeda seperti klinik, bidan, puskesmas hingga rumah sakit. Umumnya, fasilitas-fasilitas ini tidak membuat laporan kepada kepala daerah. Maka dari itu, pihaknya memanfaatkan aplikasi Antropometri milik Kementerian Kesehatan.

Dari data yang diperolehnya melalui aplikasi tersebut, ujar Eri, pihaknya mengetahui bahwa bayi stunting tidak hanya berasal dari keluarga tak mampu alias miskin, namun juga dari keluarga mampu atau kaya.

“Hari ini sampai dengan tingkat RT/RW. Pak RT-nya bahkan tahu bayi stuntingnya berapa, gizi buruk berapa, hingga orang miskin di wilayahnya itu berapa. Dia tahu semuanya,” tukasnya.

Dari data yang didapatkan tersebut, barulah pihaknya menyusun strategi dan arah kebijakan. Di mana salah satunya dengan menghidupi nilai-nilai pancasila yakni semangat gotong royong.

“Gotong royong itu kita gunakan dan di Surabaya ada namanya ‘Kader Surabaya Hebat’. Jumlahnya sekitar 45.000. Beliau-beliau inilah yang turun mendampingi, bahkan mulai anak perempuan itu menstruasi hingga menikah dan sampai menjalani kehidupan rumah tangga,” bebernya.

Bagi Eri, keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya menekan angka stunting menjadi 600 hingga saat ini merupakan kekuatan masyarakat. Dia melihat masyarakat di wilayahnya bersedia merubah mindsetnya dengan masalah stunting sebagai tanggung jawab bersama.

“Ini adalah kekuatan, bukan karena walikotanya, tapi warga yang betul-betul bisa merubah mindset bahwa cinta kota ini adalah kewajiban semua umat manusia yang ada di kota Surabaya. Alhamduliahn hari ini sudah turun menjadi 600. Target kita zero stunting,” paparnya.

Di wilayah Kota Surabaya, Eri menambahkan, pemerintah memiliki program orang tua asuh. Program ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah melalui pemberian donasi.

Adapun donasi yang diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan makan dan minum para anak-anak stunting. Bahkan, Eri menceritakan, ada orang tua yang ingin menanggung anak-anak stunting di satu kecamatan.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *