JAKARTA, NP – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan pernyataan kehendak untuk berhenti atas permintaan sendiri. Karena itu, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR.
Menurut Yusril, surat yang ditandatangani Gibran secara jelas menyatakan keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam keterangan pers, Kamis (12/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan, “Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Yusril menilai, rumusan tersebut merupakan penegasan kehendak Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya atas inisiatif sendiri. Dengan demikian, pengunduran diri tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak membutuhkan persetujuan MPR.
Hal itu, lanjut Yusril, semakin diperjelas melalui paragraf berikutnya dalam surat tersebut. Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan pengunduran dirinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan, “Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.”
Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dimaknai sebagai permohonan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan meminta persetujuan MPR atas keputusan tersebut.
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” jelas Yusril.
Lebih lanjut, Yusril merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Ketentuan tersebut menyatakan, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berwenang mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna. Proses pengisian jabatan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
Yusril menekankan, seluruh tahapan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berjalan berdasarkan prinsip negara hukum serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (red)
Be First to Comment