JAKARTA, NP – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPP IKAL Lemhannas) meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah stafnya. Pengusutan dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum IKAL Lemhannas Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers penyampaian pernyataan sikap DPP IKAL Lemhannas terkait kondisi nasional terkini di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pernyataan sikap bertajuk Menjaga Ketenangan, Mengawal Kebenaran dan Keadilan, IKAL Lemhannas menyatakan keprihatinan atas pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, pengusaha, hingga tokoh masyarakat.
Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026, ketika pihak yang diberitakan masih menjabat sebagai Kapolri. IKAL menilai, apabila dugaan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara itu terbukti, persoalan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan amanah jabatan.
“Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, kedaulatan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan Purnomo.
Meski demikian, IKAL Lemhannas menegaskan bahwa setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap pihak juga harus memperoleh hak atas proses hukum yang adil.
IKAL mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh, mulai dari latar belakang, pihak-pihak yang bertanggung jawab, motif dan tujuan penyadapan, hingga dampak serta langkah penyelesaiannya. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar penegakan hukum sekaligus perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
Organisasi alumni Lemhannas itu juga menekankan pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Penggunaannya harus mengacu pada prosedur hukum, prinsip hak asasi manusia, dan kepastian hukum sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat maupun mantan pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam konferensi pers tersebut, Purnomo menegaskan dua poin penting yang menjadi perhatian DPP IKAL Lemhannas. Pertama, organisasi tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum.
“Apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, setelah putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka akan dicabut status keanggotaannya. Ini sudah merupakan ketetapan dari DPP IKAL,” tegas Purnomo.
Kedua, IKAL Lemhannas meminta adanya pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, disertai penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol agar kewenangan yang diberikan tidak menyimpang dari tujuan dan ketentuan hukum.
“IKAL Lemhannas juga meminta perlunya pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya dengan memperkuat kontrol agar kekuasaan yang diberikan tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Terkait penanganan perkara, IKAL Lemhannas mengajak masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto untuk bekerja secara profesional, independen, dan kredibel.
Namun, kepercayaan terhadap proses hukum tersebut harus diikuti dengan pengamanan barang bukti, perlindungan saksi, pemeriksaan yang bebas dari intervensi, serta penyampaian perkembangan penanganan perkara secara berkala.
IKAL juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi dan tetap menjaga persatuan di tengah dinamika nasional. Penanganan perkara diharapkan dapat memperkuat negara hukum, memulihkan kepercayaan publik, sekaligus menjaga ketahanan nasional.
Sebagai organisasi yang menghimpun alumni pendidikan Lemhannas dari berbagai daerah, IKAL Lemhannas memiliki jaringan kepengurusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki 34 Dewan Pengurus Daerah (DPD), dengan rencana penambahan empat DPD di wilayah Papua sehingga jumlahnya menjadi 38 DPD.
Menutup pernyataannya, Purnomo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kecintaan terhadap Tanah Air dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
“Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia berdasarkan Pancasila,” pungkasnya. (red)
Be First to Comment