JAKARTA, NP – Musisi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Melly Goeslaw, mempertanyakan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia yang dinilai masih bergantung pada keberanian pencipta atau pemegang hak untuk melaporkan setiap pelanggaran. Menurutnya, negara perlu memiliki instrumen hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak lebih proaktif tanpa harus selalu menunggu pengaduan dari pemilik karya.
“Apakah negara bergantung pada keberanian pencipta untuk mengadu? Padahal ini sudah jadi industri yang sangat besar?” kata Melly dalam diskusi di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kuningan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam diskusi tersebut, Melly menyoroti relevansi mekanisme delik aduan di tengah maraknya pelanggaran hak cipta yang melibatkan platform digital dan korporasi. Ia menilai pencipta tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang harus mengambil inisiatif penegakan hukum, terutama ketika karya mereka disebarluaskan dan dimonetisasi melalui sistem digital tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemiliknya.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengusulkan perubahan mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta dari delik aduan murni menjadi delik hybrid bersyarat. Skema tersebut akan tetap mempertahankan delik aduan untuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi secara personal oleh pemilik hak, sementara pelanggaran berskala masif, khususnya di ranah digital, dapat diproses sebagai delik biasa dengan persyaratan tertentu.
Usulan tersebut akan menjadi bagian dari penguatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Perubahan ini terutama diarahkan untuk menangani pelanggaran yang bersifat masif, berdampak terhadap perekonomian nasional, serta melibatkan korporasi.
Hermansyah mengatakan, perkembangan teknologi dan meningkatnya skala pelanggaran membuat pendekatan hukum yang selama ini berlaku perlu disesuaikan. Menurutnya, kejahatan di bidang hak cipta dan kekayaan intelektual tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan individual semata.
“Saat ini, kejahatan di bidang hak cipta dan kekayaan intelektual pada umumnya sudah semakin marak. Kalau dahulu masih menggunakan rezim delik aduan, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, kejahatan yang bersifat masif perlu diatur sebagai delik biasa,” ujar Hermansyah.
Ia menjelaskan, selama ini penanganan pelanggaran hak cipta masih menghadapi kendala karena aparat penegak hukum harus menunggu adanya pengaduan dari pemilik hak. Bahkan, upaya pemblokiran terhadap sekitar 1.000 situs pada 2025 masih menghadapi persoalan terkait mekanisme pengaduan.
Selain persoalan pembajakan dan distribusi karya secara ilegal, pemanfaatan ciptaan untuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Hak Cipta.
Melly mempertanyakan perlindungan hukum terhadap karya yang digunakan atau diolah oleh sistem AI tanpa izin penciptanya. Ia mencontohkan pengalaman atas lagu ciptaannya berjudul Apa Artinya Cinta, yang dinyanyikan bersama Ari Lasso pada 2005, tetapi belakangan beredar dalam berbagai versi AI dengan pencantuman nama pencipta berbeda.
“Ada lagu ciptaan saya, judulnya Apa Artinya Cinta. Lagu itu ciptaan saya, dinyanyikan bersama Ari Lasso tahun 2005. Sekarang ramai banget versi AI-nya, dan penciptanya berubah menjadi DJ Kia dan Giant Susanti. Ketika saya komplain ke platform tersebut, dibilangnya, ‘Kita enggak tahu, karena memang semua orang bisa meng-upload seperti itu. Apa dibenarkan kalau sebuah toko itu enggak tahu barangnya siapa yang dititipkan?” ungkap Melly.
Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital dalam DIM RUU Hak Cipta. Ketentuan ini mencakup prinsip tanggung jawab pengelola tempat perdagangan atau landlord liability, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang berulang kali memfasilitasi pelanggaran hak cipta.
“Kita ketahui bahwa kejahatan tersebut juga berdampak terhadap perekonomian nasional dan bahkan dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, dalam DIM pemerintah juga dimasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability,” tegas Hermansyah.
Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama DPR RI menghimpun masukan untuk menyempurnakan RUU Hak Cipta. Pembaruan regulasi diharapkan mampu menjawab tantangan pemanfaatan karya di era digital, termasuk perkembangan teknologi AI, sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi pencipta dalam mengendalikan penggunaan karyanya.
Di sisi lain, DJKI mengimbau para pencipta untuk melakukan pencatatan ciptaan serta menyimpan dokumentasi kepemilikan dan pemanfaatan karya. Langkah tersebut penting sebagai penguat bukti kepemilikan apabila terjadi pelanggaran hak cipta.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa pencatatan hak cipta akan digratiskan untuk seluruh karya. Informasi lebih lanjut mengenai perlindungan dan pencatatan hak cipta dapat diakses melalui laman resmi DJKI di dgip.go.id. (red)
Be First to Comment