Suasana peluncuran implementasi program kolaboratif Multi-Stakeholder Forum (MSF) Aliansi Pengentasan Kemiskinan di tiga desa percontohan. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan mulai menjalankan program kolaboratif di tiga desa dengan menyiapkan anggaran Rp8,5 miliar. Program ini melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Peluncuran awal program berlangsung di Indofood Tower, Jakarta, Kamis (29/10/2026), ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh tiga organisasi pengampu. Human Initiative mendampingi Desa Ciseureuheun, Rumah Zakat mengampu Desa Panyingkiran Kidul, dan DT Peduli bertanggung jawab atas program di Desa Karyawangi.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dyah Tri Kumolosari, mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi berbagai pihak, terutama untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, dan mempersempit kantong-kantong kemiskinan.
“Kemenko PM mengapresiasi dan mendukung inisiatif Aliansi Pengentasan Kemiskinan melalui MSF yang mempertemukan pemerintah dan mitra nonpemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Dyah.
Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga harus membuka kesempatan bagi keluarga miskin untuk hidup lebih layak, mengembangkan potensi, dan mencapai kemandirian.
MSF dibentuk pada Agustus 2025 oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia, Forum Zakat, dan Humanitarian Forum Indonesia. Jejaring ini diperkuat melalui kerja sama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture serta UN Global Compact Network Indonesia, dengan jangkauan lebih dari 700 lembaga anggota dan mitra.
Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Rizal Algamar, mengatakan, kolaborasi harus menghasilkan program yang saling melengkapi, bukan sekadar memperbanyak kegiatan.
“Ukuran pentingnya bukan seberapa banyak kegiatan ditambahkan, tetapi apakah masyarakat memperoleh dukungan yang lebih terhubung dan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kemajuannya,” kata Rizal.
Penentuan tiga desa percontohan dilakukan melalui proses asesmen dan seleksi. Dari lebih dari 450 desa yang diusulkan, sebanyak 178 desa dianalisis dan 60 desa dikurasi sebelum ditetapkan tiga lokasi untuk pelaksanaan program.
Wakil Ketua MSF Pengentasan Kemiskinan sekaligus Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia, Romi Ardiansyah, menegaskan bahwa program harus berangkat dari kebutuhan dan potensi masyarakat desa agar dukungan para mitra berjalan efektif.
Sementara itu, Wakil Ketua MSF Pengentasan Kemiskinan sekaligus Ketua Umum Forum Zakat, Wildhan Dewayana, mengatakan, program diarahkan untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan kelembagaan lokal sehingga perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
MSF membagi intervensi dalam tiga fase, yakni stabilisasi, penguatan, dan kemandirian, dengan target mewujudkan Desa Mandiri 2031. Sasaran program meliputi graduasi rumah tangga dari kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Melalui pendekatan kolaboratif dan pembiayaan campuran (blended finance), MSF menargetkan perluasan program ke lebih dari 100 desa pada 2030. Pemerintah, perusahaan, lembaga filantropi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga diajak berpartisipasi sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
“Pengentasan kemiskinan membutuhkan kontribusi yang saling terhubung, pelaksanaan yang berpijak pada desa, dan keberlanjutan yang dibangun bersama,” pungkas Wildhan. (Liu)
Be First to Comment