JAKARTA, NP — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung pembangunan di kawasan transmigrasi melalui program sertifikasi tanah dan reforma agraria. Dukungan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan hal tersebut dalam “Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi” di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8/2025). Acara ini diikuti oleh 2.000 peserta dari kalangan akademisi.
“Program transmigrasi tidak akan berjalan dengan baik jika para transmigran tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Sertifikasi tanah menjadi dasar penting bagi keberlanjutan hidup mereka,” ujar Ossy.
Menurut dia, sertifikat tanah bukan hanya memberikan legalitas, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk akses ke permodalan, pendampingan usaha, hingga teknologi pertanian modern. Hal ini dilakukan melalui program reforma agraria, khususnya penataan akses.
“Kami ingin tanah yang dimiliki bisa dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Jangan sampai setelah mendapatkan sertifikat, masyarakat justru menjualnya dan kembali tidak memiliki tanah,” kata Ossy.
Setelah sesi pembekalan, acara dilanjutkan dengan pelepasan peserta ekspedisi yang akan diterjunkan ke 154 titik kawasan transmigrasi. Para peserta akan melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi di wilayah tersebut.
Pelepasan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah wakil menteri lainnya. Ossy juga turut didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin.(red)
Be First to Comment