Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tampak menyalakan saklar listrik secara simbolis di rumah warga Dusun Krembeng, Purworejo. Momen itu disambut haru oleh warga penerima manfaat, menandai masuknya aliran listrik pertama melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diinisiasi pemerintah.(Foto: Ist)
PURWOREJO, NP – Raut wajah Markamah (63) tampak memerah menahan haru. Di balik senyum yang merekah, tersimpan kebahagiaan yang sulit disembunyikan ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, didampingi Bupati Purworejo Yuli Hastuti, secara simbolis menaikkan saklar listrik di rumahnya. Dari momen sederhana itu, aliran listrik perdana akhirnya mengalir ke rumah warga Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Bagi Markamah, kehadiran listrik bukan sekadar perubahan teknis di rumahnya. Lebih dari itu, ia menyebut momen tersebut sebagai titik balik dalam kehidupan sehari-hari keluarganya. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang ia terima menjadi jawaban atas keterbatasan yang selama ini ia hadapi.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses energi bagi masyarakat kurang mampu yang belum menikmati sambungan listrik. Kebijakan tersebut juga ditegaskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan hak dasar warga terpenuhi, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo untuk menyediakan akses penerangan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Kementerian ESDM menyediakan akses energi listrik bagi masyarakat tanpa terkecuali karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (20/6/2026). Ia menambahkan, “Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik.”
Bahlil menegaskan bahwa keberadaan listrik memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, listrik tidak hanya memudahkan aktivitas rumah tangga, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, dan akses informasi.
“Saya kan mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik soalnya. Jadi, akses listrik harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat,” ujarnya. Ia melanjutkan, “Bagaimana orang bisa sekolah pintar? Bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam dengan cepat? Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi? Jadi, saya pikir ini salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan.”
Menurut Bahlil, negara perlu hadir terutama di wilayah yang secara komersial belum menarik bagi pengembangan jaringan listrik, seperti daerah dengan jumlah pelanggan yang masih sedikit dan biaya investasi yang tinggi.
Prosesi penyalaan listrik tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga disertai penyerahan token listrik kepada salah satu penerima manfaat BPBL. Momen ini menjadi penanda dimulainya pemanfaatan listrik secara resmi oleh warga setempat.
Program Listrik Desa (Lisdes) dan BPBL sendiri merupakan upaya sistematis pemerintah bersama PT PLN (Persero) untuk memperluas jangkauan listrik hingga ke wilayah terpencil, terisolir, dan belum terjangkau jaringan listrik nasional.
Hingga 2025, realisasi Program Lisdes telah menjangkau 1.403 lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua Selatan. Sementara itu, program BPBL telah merealisasikan sambungan listrik bagi 220.845 rumah tangga kurang mampu, termasuk 19.161 rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. (red)
Be First to Comment