Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji saat memimpin Rapat Pengendalian Program Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta, Selasa (21/7/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP — Penguatan program pembangunan keluarga menjadi fokus utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN). Melalui Rapat Pengendalian Program di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Selasa (21/7/2026), jajaran pimpinan memastikan sejumlah program prioritas nasional berjalan lebih cepat, terarah, dan memberi dampak langsung bagi keluarga Indonesia.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menegaskan kolaborasi lintas program menjadi kunci agar intervensi pemerintah semakin efektif. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap Program Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
“Kita bisa berkolaborasi dengan program Kemendukbangga/BKKBN yang berkenaan dengan sekolah kependudukan, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), GenRe (Generasi Berencana), dan Kesehatan Mental,” ujar Wihaji dalam pers rilis yang diterima redaksi, Rabu (22/7/2026).
Menurut Wihaji, Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara secara langsung di tengah masyarakat, khususnya kelompok desil 1-4. Karena itu, sinergi antarprogram diperlukan agar manfaat yang diterima masyarakat semakin luas dan berkelanjutan.
Selain penguatan pendidikan keluarga dan remaja, Kemendukbangga/BKKBN juga memperkuat keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), sebanyak 128.477 Tim Pendamping Keluarga (TPK) saat ini menjadi jaringan utama dalam mendukung distribusi layanan MBG kepada sekitar 9,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Wihaji menilai keberadaan TPK memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan program, tetapi juga sebagai kekuatan edukasi keluarga di tingkat akar rumput. “Kita harus memanfaatkannya dengan baik, misalnya dengan pembekalan TPK terkait program prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, kedekatan TPK dengan keluarga menjadi modal penting dalam memastikan berbagai program pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pada sisi tata kelola, Kemendukbangga/BKKBN juga mencatat capaian penting dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi indikator konsistensi lembaga dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Predikat WTP ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga secara optimal,” ujar Wihaji.
Dalam rapat tersebut, jajaran pimpinan Kemendukbangga/BKKBN juga memaparkan perkembangan sejumlah program strategis, mulai dari pelayanan keluarga berencana, penguatan layanan pengasuhan anak melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), hingga peningkatan kualitas hidup lanjut usia melalui Program Lansia Berdaya (SIDAYA).
Berbagai program itu menjadi bagian dari strategi pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, dengan pendekatan yang terintegrasi mulai dari remaja, calon pengantin, keluarga dengan balita, hingga kelompok lanjut usia.
Kemendukbangga/BKKBN memastikan penguatan koordinasi dan kolaborasi akan terus dilakukan agar setiap program prioritas tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi menghadirkan perubahan nyata bagi keluarga Indonesia.
Dengan pembangunan keluarga sebagai fondasi, pemerintah menargetkan lahirnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan berdaya sebagai kekuatan menuju Indonesia Emas 2045. (red)
Be First to Comment