Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad meninjau lokasi pemulihan dampak bencana banjir di Aceh. (Foto: Ist)
ACEH, NP – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama mengawal pemulihan layanan keagamaan yang terdampak banjir di Aceh. Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa selain menyalurkan bantuan, Kemenag juga memastikan hak beribadah masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.
“Penanganan pascabencana harus menyentuh aspek fisik dan spiritual secara simultan. Masjid, KUA, madrasah, dan ruang keagamaan lainnya perlu segera dipulihkan agar tetap berfungsi sebagai pusat layanan umat, terutama menjelang Ramadan. Layanan keagamaan tidak boleh terhenti. Ini bagian dari pelayanan dasar yang harus kita jaga bersama,” ujarnya, Selasa (13/1/2026), saat berada di Aceh, dikutip laman resmi Kemenag, Rabu (14/1/2026).
Abu Rokhmad meninjau posko kemanusiaan, masjid, KUA, dan madrasah di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, hingga Aceh Utara. Di setiap titik, ia berdialog dengan warga, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan relawan untuk memetakan kebutuhan mendesak dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, Kemenag tidak bekerja sendiri. Pemulihan dilakukan melalui kolaborasi dengan BAZNAS, lembaga amil zakat (LAZ), masyarakat, dan perguruan tinggi. Sinergi ini memungkinkan intervensi cepat dan berkelanjutan, mulai dari dapur umum, air bersih, hingga sarana ibadah.
Di Pidie Jaya, Kemenag meninjau posko BAZNAS yang menyediakan MCK darurat dan air bersih, termasuk meunasah terdampak banjir. Bersama LAZ ASAR, Kemenag mendukung dapur umum untuk ratusan kepala keluarga, gotong royong warga, dan pembersihan masjid dengan alat berat. Bantuan berupa alat salat, Al-Qur’an, mukena, dan sarung juga disalurkan sesuai kebutuhan.
Di sektor pendidikan, Abu memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Peninjauan dilakukan di MIN 4 Pidie Jaya yang telah direnovasi LAZ, serta madrasah sementara agar aktivitas pendidikan tidak terhenti pascabencana. “Madrasah harus tetap menjadi ruang aman dan harapan bagi anak-anak,” katanya.
Di Bireuen, ia meninjau dapur umum yang melayani puluhan hingga ratusan keluarga, distribusi beras, serta bantuan air bersih melalui sumur bor. Abu menilai meunasah dan masjid berperan sebagai simpul layanan sosial-keagamaan, yang memadukan bantuan, pembinaan, dan pemulihan psikososial.
Abu juga menekankan pentingnya pembinaan keagamaan dan dukungan psikologis. Di beberapa lokasi, dilakukan pengajian, pembagian Al-Qur’an dan Iqra, serta kegiatan trauma healing yang melibatkan relawan dan pemangku kepentingan zakat dan wakaf. Fasilitas pendukung seperti filter air, tandon, dan perangkat suara juga disiapkan untuk menunjang ibadah.
“Peran KUA menjadi perhatian khusus. Kami meninjau KUA terdampak untuk memastikan layanan pencatatan nikah, konsultasi keagamaan, zakat, wakaf, hingga mediasi sosial tetap berjalan. KUA adalah garda terdepan layanan keagamaan di tingkat akar rumput, terutama saat masyarakat menghadapi krisis,” imbuhnya.
Selain bantuan kolaboratif, Kemenag juga menyalurkan bantuan langsung berupa sarung, mukena, sajadah, Mushaf Al-Qur’an, dan tikar. Bantuan ini melengkapi dukungan anggaran yang telah dialokasikan Kemenag untuk pemulihan layanan keagamaan pascabencana.
Abu menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal pemulihan secara bertahap dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan sosial-keagamaan warga terdampak.
Rangkaian kegiatan melibatkan Kanwil Kemenag Aceh, unit Zakat dan Wakaf, BAZNAS, LAZ nasional, penyuluh agama, ormas Islam, tokoh masyarakat, serta civitas akademika, termasuk kolaborasi dengan UIN Ar-Raniry dalam kegiatan kemanusiaan dan pendampingan masyarakat.
Sebelumnya, Bimas Islam menyalurkan bantuan pascabencana di Padang, Sumatera Barat, senilai Rp1,075 miliar, bersumber dari anggaran Kemenag dan dukungan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI). Bantuan mencakup rehabilitasi tiga KUA, pengadaan meubelair, serta donasi bagi penghulu, tokoh agama, dan majelis taklim terdampak. Selain itu, dalam APBN, Kemenag mengalokasikan Rp1,860 miliar untuk pembangunan gedung KUA, sebagai upaya memastikan layanan keagamaan tetap optimal pascabencana. (red)
Be First to Comment