Indonesia Tekankan Reformasi Birokrasi sebagai Pilar Antikorupsi

Bersama kita bisa. Komitmen kolektif adalah kunci lahirnya birokrasi yang melayani dan dipercaya rakyat.(Ist)

JAKARTA, NP – Pemerintah terus memperkuat agenda reformasi birokrasi sebagai upaya strategis dalam memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa integritas publik merupakan fondasi utama reformasi nasional.

“Memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental dalam agenda reformasi nasional kita,” ujar Menteri Rini dalam 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific, di Jakarta, Selasa (23/9).

Konferensi yang digelar oleh OECD bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengangkat tema “Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi”. Tema tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadikan integritas sebagai landasan pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Rini mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi telah menunjukkan progres signifikan melalui berbagai kebijakan, seperti penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan zona integritas, hingga rekrutmen aparatur sipil negara berbasis merit melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).

Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi layanan melalui platform INA DIGITAL guna meningkatkan transparansi serta efisiensi pelayanan publik. Inisiatif ini diharapkan mampu menutup celah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Kami terus mendorong budaya integritas di seluruh instansi, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, dengan pengelolaan konflik kepentingan, pelaporan harta kekayaan, dan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, serta mitra internasional dalam memperkuat ekosistem antikorupsi. Keterlibatan KPK, BPK, BPKP, Ombudsman, hingga organisasi masyarakat sipil disebut krusial dalam membangun tata kelola yang tangguh dan adaptif.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan bahwa integritas tidak hanya soal kejujuran, namun mencakup konsistensi dalam pelayanan publik yang selaras dengan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

“Integritas adalah komitmen bersama dan berkelanjutan. KPK tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pendidikan antikorupsi sejak dini,” tegas Setyo.

Dari sisi internasional, Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD, Nejla Saula, menekankan peran penting teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam mendorong efektivitas pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara maju memanfaatkan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa untuk menekan potensi penyimpangan.

“OECD berkomitmen mendorong kolaborasi antarnegara dalam membangun integritas publik. Konferensi ini menjadi wujud nyata kerja sama untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kebijakan antikorupsi di kawasan Asia-Pasifik,” ujar Nejla.

Melalui forum ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai motor penggerak integritas di kawasan, serta menjadi teladan dalam menciptakan tata kelola yang inklusif, bersih, dan berkelanjutan.(red)