Press "Enter" to skip to content

DPR Kawal Kepentingan Nasional di Sidang Umum AIPA ke-44 Tahun 2023 di Jakarta

Social Media Share

JAKARTA, NP- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan parlemen siap mengawal kepentingan nasional yang lebih luas termasuk memperjuangkan masalah minyak sawit (CPO) dan mineral Nikel dalam even ASEAN Inter-parlementary Assembly (AIPA) Tahun 2023.

Pasalnya, peran dan perjuangan AIPA cukup strategis dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa terkait masalah deforestasi dan hilirisasi.

“Kita tahu, bahwa jumlah penduduk Asean itu lebih banyak ketimbang penduduk Uni Eropa, sehingga AIPA perlu memiliki daya tawar yang tinggi,” ucap Supadma dalam diskusi bertema “Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN” di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Salah satu yang akan didorong dalam AIPA 2023 adalah konsep green energy. Penggunaan biofuel, menurutnya menjadi salah satu upaya yang terus dimatangkan.

“Jadi AIPA sendiri concern terhadap transisi energi, termasuk masalah lingkungan dan ekonomi hijau yang akan menjadi materi bahasan AIPA,” ucap Politisi Partai Demokrat.

Legislator dari Bali ini mengatakan penyelenggaraan AIPA Tahun 2023 akan membahas lebih dari 35 draf resolusi dan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Draft resolusi yang akan dibahas itu meliputi politik, isu Myanmar (konsensus five poin) secara damai, ekonomi digital, sosial (Asean bebas narkoba), transisi energi hijau (green ekonomi), dan sebagainya.

Draf resolusi selanjutnya, sambung Anggota Komisi VI DPR itu, adalah terkait bidang ekonomi yang salah satu poinnya menyangkut ekonomi digital.

“Jadi bagaimana agar terjadinya transfer teknologi, bagaimana teknologi membantu ‘sustainable growth’, dan bagaimana kita berharap anak-anak muda dilibatkan dalam pembangunan ekonomi,” terangnya.

Lebih jauh, Supadma menjelaskan banyak draf resolusi bidang sosial yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44, salah satunya adalah tercapainya ASEAN yang bebas narkoba pada tahun 2025. Bahkan sejumlah bahasan lain yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan transisi energi, ekonomi hijau, pengurangan limbah plastik, hingga kesetaraan gender.

Senada, Wakil Ketua BKSAP DPR RI lainnya, Sukamta mengatakan di tengah perubahan global, menurunnya kekuatan Eropa dan Amerika, perang Ukraina vs Rusia, dan juga China vs Taiwan, merupakan dinamika yang bisa dibaca bahwa tren ke depan dunia dalam proses pembentukan poros baru dari satu raksasa barat ke multipolar. Dampaknya, pada tatanan sosial ekonomi dan politik global.

“Dulu mayoritas produk industri dikuasai AS tapi sekarang turun 50%, sehingga terjadi kemunduran ekonomi yang membuat banyak negara dan koorporasi mereka-reka tentang pertumbuhan ekonomi ke depan yang tidak lagi bergantung pada AS maka akan seperti apa?” ungkap Sukamta.

Dari kondisi itulah, Anggota DPR dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) ini meyakini akan terjadi perubahan alamiah pada perkembangan dunia yaitu menyeting ulang tatanan ekonominya.

Berkaca dari itu, Sukamta mengatakan regionalisme ekonomi seperti kekuatan ekonomi di tingkat kawasan Asean akan tumbuh kuat, dan Asean harus membuktikan itu.

“Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN perannya sangat penting, seperti Jerman di Eropa. Jadi, dalam konteks Keketuaan Indonesia harus meningkatkan perannya, baik eksekutif maupun legislatif. Seperti konflik Myanmar yang belum selesai, maka Indonesia harus mendorong lebih kuat lagi untuk mewujudkan demokrasi itu,” ucap Sukamta.

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Prof Teuku Rezasyah mengatakan bahwa sikap DPR terkait urusan luar negeri itu benar benar sebagai sparring partner pemerintah.

Karena itu, agar manegemen kenegaraan ini berjalan ideal, maka baik legislatif maupun eksekutif harus berjalan seiring. “Jadi harapan kami, kegiatan AIPA bisa membawa ke ketokohan Indonesia dalam dunia internasional,” katanya.

Rezasyah mengatakan kerjasama Asean hukumnya bersifat consultation and consensus maka ini idenya dari Pancasila, jadi hendaknya kita yang memperkenalkan ide consultasi dan konsensus harus berani mempraktekkan pada diri sendiri.

“Kita atur kekompakkan, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Karena kita pertaruhkan nama Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan Ketua AIPA ini untuk meninggalkan legacy yang menjadi kredibilatas jangka panjang,” tegas Rezasyah.

Tak Undang Myanmar

Pada forum sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan Indonesia harus memerankan Keketuan-nya sekaligus kekuatannya dalam sidang umum ke-44th AIPA ini.

“Indonesia sebagai negara besar harus membangun kekuatannya dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan,” kata Supadma.

Berkaitan dengan itu, Putu mengakui Indonesia selaku tuan rumah tidak mengundang Myanmar hingga negara tersebut melaksanakan konsensus five poin kesepakatan AIPA ke-43 di Kamboja pada 2022 lalu. “Sebagai keketuaan kita harus kawal kondisi yang harmoni di ASEAN ini,” ujarnya.

Demokrasi terbukti bisa terwujud di semua negara ASEAN dan Indonesia harus menjadi inspirasi untuk ASEAN dan Global. Draf resolusi pertama yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan politik, termasuk isu Myanmar yang disebutnya sangat penting.

“Bagaimana implementasi daripada ‘Five-Point Consensus’ tentu di dalamnya mereka menyelesaikan dengan damai, harus ada dialog yang komprehensif,” ungkapnya lagi.

AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema “Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN” atau “Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera”.

Sidang tersebut akan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas anggota parlemen 10 negara ASEAN, termasuk Indonesia, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. (dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *