H.A. Danang R, Kepala Prodi di FTTP Universitas Pertahanan RI | Spesialis Rekayasa Pertahanan Siber.(Ist)
JAKARTA, NP — Digitalisasi pelayaran membawa efisiensi tinggi, namun juga membuka celah ancaman baru di lautan. Sistem navigasi modern seperti GNSS, AIS, dan ECDIS, serta layanan pelabuhan daring seperti VTS dan INAPORTNET, kini menjadi sasaran empuk serangan siber.
“Ketika transportasi bergantung penuh pada sistem digital, satu gangguan kecil bisa berdampak sistemik,” ujar H. Aprodito Danang R, Dosen dan Peneliti Pertahanan Siber Maritim, Sabtu (25/10).
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia berada di jalur laut strategis dunia. Gangguan digital pada sistem navigasi berpotensi menimbulkan kecelakaan kapal, keterlambatan logistik, hingga ancaman terhadap keamanan nasional.
Laporan mencatat lonjakan 200% gangguan GNSS di Asia sejak 2023, disertai maraknya manipulasi AIS, serangan ke sistem pelabuhan, dan kebocoran data logistik. Dampaknya tak hanya teknis, tetapi juga ekonomi, lingkungan, dan geopolitik.
Meski Kemenhub, BSSN, dan Bakamla telah merintis kerangka keamanan maritim digital, koordinasi lintas lembaga dan kesiapan SDM masih terbatas. Banyak pelabuhan belum memiliki rencana kontinjensi digital atau latihan tanggap siber.
“Pertahanan maritim abad ke-21 tak lagi soal kapal perang, tapi keamanan data dan jaringan. Laut modern menuntut lahirnya cyber mariners,” tegas Aprodito.
Tanpa perlindungan siber yang kuat, Indonesia berisiko tersesat di samudra digitalnya sendiri.
(red)







Be First to Comment