Di tengah tekanan biaya produksi, jagung SPHP menjadi tumpuan peternak rakyat. Pemerintah memastikan pasokan melalui Bulog terus dikawal hingga akhir 2026.(Foto: Ist)
SURABAYA, NP — Pemerintah memperpanjang penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir 2026 untuk menekan biaya pakan dan menjaga keberlangsungan peternak ayam rakyat. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bahkan mengancam mencabut izin importir pakan maupun pelaku usaha yang terbukti mempermainkan harga.
Penegasan itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026). Pemerintah sebelumnya menerima aspirasi peternak melalui aksi damai di sejumlah daerah dan langsung menindaklanjutinya dengan pertemuan bersama peternak dan pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya,” ujar Amran dalam keterangan pers, Rabu (12/8/2026).
Amran memastikan jagung SPHP yang disalurkan melalui Perum Bulog tetap tersedia hingga akhir tahun. Kebijakan tersebut diharapkan memberi kepastian bahan baku pakan bagi peternak sekaligus menahan lonjakan biaya produksi.
“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat harga pakan dari SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.
Perwakilan peternak mikro dan kecil, Eti Marlina, mengapresiasi keputusan tersebut. Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT) itu sebelumnya mengusulkan agar masa penyaluran jagung SPHP disesuaikan dengan skala usaha peternak.
Untuk peternak mikro, masa penyaluran diusulkan diperpanjang dari tiga menjadi enam bulan. Peternak kecil dari dua menjadi empat bulan, sedangkan peternak menengah dari satu menjadi dua bulan.
“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti.
Menurut dia, jagung SPHP menjadi salah satu penopang utama peternak mikro, kecil, dan menengah menghadapi tekanan biaya produksi.
“Kami adalah anak-anak dari Bapak Menteri Pertanian yang mengadu kepada orang tua kami. Yang bisa membantu kami hingga bertahan saat ini adalah penyaluran jagung SPHP untuk peternak mikro, kecil, dan menengah,” kata Eti.
Selain persoalan pakan, peternak meminta pemerintah segera mengatasi kelebihan populasi ayam petelur yang diperkirakan mencapai 18–20 persen di atas kebutuhan. Eti mengusulkan percepatan penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan, seperti ID Food, PT Berdikari, dan Bulog.
Penyerapan tersebut, menurut dia, dapat diperkuat dengan cold storage dan hilirisasi ayam afkir menjadi produk olahan. Dengan demikian, kelebihan pasokan dapat ditekan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi produk peternakan.
Eti juga meminta koperasi peternak mikro dan kecil diberi akses langsung membeli bungkil kedelai melalui PT Berdikari dengan kemasan bagging dan kuota yang sesuai dengan kemampuan skala usaha.
Di sisi lain, Amran mengeluarkan peringatan keras kepada peternak besar dan importir pakan agar tidak memanfaatkan kondisi sulit yang dihadapi peternak rakyat.
“Kepada seluruh peternak besar dan importir pakan, jangan ada bermain-main. Kami pasti cabut izinnya. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat, tidak akan kami berikan izin impor,” tegas Amran.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram untuk menjaga harga di tingkat peternak. Penyerapan telur akan diperkuat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Insya Allah, kita jaga harganya di tingkat SPPG,” kata Amran.
Frekuensi penyediaan telur dalam program MBG direncanakan meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali per minggu. Mekanisme penyediaan tersebut telah disiapkan Badan Gizi Nasional.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Suwardi, meminta pemerintah menambah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan dalam bentuk telur. Kebijakan itu dinilai dapat membantu menyerap stok telur yang menumpuk di kandang.
Suwardi juga meminta pemerintah memastikan proporsi budidaya ayam petelur tetap berpihak kepada peternak kecil. Ia mengusulkan produksi dari integrator yang masuk dalam porsi tertentu diarahkan untuk pasar ekspor agar tidak semakin menekan pasar domestik.
“Dua persen untuk integrator wajib hukumnya untuk diekspor, biar tidak sama-sama di pasar,” ujar Suwardi.
Ia mengaku lega setelah aspirasi peternak mendapat respons langsung dari Amran.
“Alhamdulillah kita puas menyampaikan langsung kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang nyata, dan peternak benar-benar terlindungi agar tidak sampai jadi penonton di negeri sendiri,” ujar Suwardi.
Amran kembali menegaskan pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang terbukti memainkan harga. Satu perusahaan yang diduga bermasalah akan diperiksa Satgas Pangan Mabes Polri.
“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar saja, kawan — izinnya saya cabut, nggak ada lagi basa-basi. Ini 3,8 juta peternak yang harus kita jaga,” tegas Amran.
Menurut Amran, ketegasan tersebut bukan ditujukan untuk memusuhi dunia usaha, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan peternak rakyat.
“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Sebagai pemerintah, kami harus tegas — yang melanggar ditindak hukum,” ujarnya.
Pemerintah selanjutnya akan mengawal pelaksanaan kesepakatan bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha. Penguatan jagung SPHP, pengendalian harga pakan, penjagaan harga telur, serta perluasan penyerapan melalui program MBG diharapkan mampu meredam tekanan yang selama ini membebani peternak rakyat.
Bagi pemerintah, jagung SPHP bukan sekadar program distribusi bahan baku pakan. Kebijakan itu menjadi instrumen untuk menekan biaya produksi sekaligus memastikan jutaan peternak rakyat tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan industri perunggasan. (red)
Be First to Comment