Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) untuk memperluas akses kesempatan kerja sekaligus menjembatani kesenjangan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Kolaborasi ini tidak hanya menyasar proses rekrutmen, tetapi juga menyiapkan pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi agar memiliki peluang lebih besar untuk terserap dunia kerja.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur PT PKSS Sadmiadi di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Cris mengatakan, sinergi pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan proses penempatan tenaga kerja berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurut dia, kebutuhan industri harus sejak awal dipertemukan dengan kompetensi calon tenaga kerja.
“Kita ingin kerja sama ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dan kesiapan tenaga kerja,” ujar Cris dalam keterangan pers, Selasa (1/9/2026).
Menurut Cris, kolaborasi PKSS dengan Pusat Pasar Kerja (Pasker) Kemnaker juga mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya terlihat dari tingginya antusiasme pencari kerja dalam mengikuti walking interview, yang mempertemukan perusahaan dan kandidat secara langsung.
“Antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan walking interview menunjukkan bahwa pencari kerja membutuhkan akses terhadap informasi dan proses rekrutmen yang jelas. Ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan pasar kerja yang difasilitasi pemerintah bersama mitra dunia usaha,” katanya.
Namun, Cris menegaskan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan proses rekrutmen yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan pejabat atau institusi Kemnaker, terutama jika meminta uang dalam proses penerimaan kerja maupun pemagangan.
“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Kemnaker kemudian meminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen atau pemagangan, masyarakat harus waspada. Proses resmi tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Di sisi lain, pencari kerja yang belum berhasil lolos seleksi tidak serta-merta dibiarkan tanpa pendampingan. Kemnaker akan mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang masih menjadi salah satu kendala pencari kerja memenuhi kualifikasi yang ditetapkan perusahaan.
“Kita tidak ingin pencari kerja yang belum lolos seleksi kemudian berhenti begitu saja. Mereka harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga pada kesempatan berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja,” ujar Cris.
Peningkatan kesiapan kerja tidak hanya diarahkan pada keterampilan teknis. Pencari kerja juga akan dibekali kemampuan menghadapi proses seleksi, seperti menyusun CV secara profesional dan mengikuti simulasi wawancara.
Dengan pendekatan tersebut, kerja sama Kemnaker dan PKSS diharapkan tidak sekadar mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga membangun ekosistem penempatan tenaga kerja yang menghubungkan kebutuhan industri, kompetensi, dan kesiapan calon pekerja. (red)
Be First to Comment