PT Berdikari menyiapkan 30.000 ton Soybean Meal (SBM) atau bungkil kedelai sebagai tindak lanjut arahan Mentan Amran untuk memperkuat akses bahan baku pakan dan menekan biaya produksi peternak rakyat. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Pemerintah mempercepat langkah menekan biaya produksi peternak ayam rakyat yang selama ini tertekan tingginya harga pakan. Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, PT Berdikari menyiapkan 30.000 ton Soybean Meal (SBM) atau bungkil kedelai untuk memperkuat pasokan bahan baku pakan peternak rakyat.
Dari total tersebut, sebanyak 5.000 ton SBM telah diakses melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER). Pasokan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peternak anggota dan binaan koperasi di sejumlah daerah.
Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses peternak terhadap bahan baku pakan dengan harga dan pasokan yang lebih terukur.
“Kami berkomitmen mengawali dari 5.000 ton ini. Target kami adalah membangun ekosistem peternakan ayam ras yang terintegrasi dan berkeadilan,” ujar Agung dalam keterangan pers, Selasa (25/8/2026).
Menurut Agung, kebutuhan SBM tidak hanya datang dari LPER. Sejumlah koperasi peternak lainnya telah mengajukan permintaan kepada Berdikari dan kini masih dalam proses. Jika terealisasi, akses bahan baku pakan akan semakin luas dan tidak hanya bergantung pada pengadaan masing-masing peternak.
Kerja sama awal dengan LPER ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta, 18 Agustus 2026. MoU ditandatangani Direktur Utama PT Berdikari Maryadi dan Ketua Umum Koperasi LPER H. Mulyadi Atma, disaksikan Agung Aulia bersama jajaran kedua pihak.
Langkah ini merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang dipimpin Mentan Amran di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), Surabaya, 11 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, pengendalian biaya pakan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Ketua Umum Koperasi LPER H. Mulyadi Atma menilai kepastian pasokan bahan baku menjadi kebutuhan mendesak bagi peternak di tengah tekanan biaya produksi.
“Ini bukti nyata negara tidak meninggalkan peternak rakyat. Dengan SBM 5.000 ton di awal ini, kami optimis harga pokok produksi telur dan ayam bisa ditekan dan peternak bisa bangkit kembali,” ujar Mulyadi.
Bagi peternak, pakan merupakan komponen utama biaya produksi. Karena itu, pemerintah mendorong pengadaan bahan baku secara lebih terkonsolidasi agar posisi tawar peternak tidak lemah ketika berhadapan dengan rantai pasok.
Direktur Pakan Kementan Tri Melasari mengatakan koperasi memiliki peran strategis untuk mengonsolidasikan kebutuhan sehingga pengadaan bahan baku dapat dilakukan lebih efisien.
“Kami mendorong agar akses peternak terhadap bahan baku pakan semakin mudah dan efisien. Konsolidasi melalui koperasi menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi peternak, sehingga kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi secara lebih terencana dan rantai pasoknya semakin efisien,” ujar Tri Melasari ditemui terpisah.
Tri menegaskan, kerja sama BUMN, koperasi, dan peternak tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam jangka pendek. Pemerintah ingin membangun sistem pasokan yang memberikan kepastian sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha peternak.
“Yang kita bangun bukan hanya soal penyaluran bahan baku, tetapi ekosistem pakan yang memberikan kepastian bagi peternak. Ketika biaya pakan dapat dikendalikan, peternak memiliki ruang yang lebih kuat untuk mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan usahanya,” katanya.
Dalam skema ini, pemerintah menjalankan fungsi kebijakan dan fasilitasi, Berdikari memperkuat kesiapan pasokan, sedangkan koperasi mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya. Pola tersebut diharapkan memangkas mata rantai pengadaan dan memperluas akses bahan baku ke tingkat peternak.
Kesiapan 30.000 ton SBM menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser pola penanganan persoalan pakan dari sekadar respons jangka pendek menuju penguatan pasokan yang lebih terencana. Sebanyak 5.000 ton telah diakses LPER, sementara kebutuhan dari koperasi lain masih diproses.
Langkah tersebut juga menegaskan bahwa persoalan biaya produksi peternak tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjaga harga jual ayam dan telur. Pengendalian biaya pakan di sisi hulu menjadi kunci agar margin usaha peternak tetap terjaga.
Jika akses bahan baku semakin terbuka dan pasokan lebih pasti, peternak diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan produksi. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya menyangkut keberlangsungan usaha peternak rakyat, tetapi juga menjaga pasokan telur dan ayam sebagai sumber protein hewani masyarakat. (red)
Be First to Comment