Danpushidrosal Laksdya TNI Budi Purwanto menjelaskan pentingnya Peta Laut Indonesia (PLI) dalam mendukung riset dan keamanan maritim nasional.(Ist)
JAKARTA, NP – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Budi Purwanto menghadiri rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, Kamis (2/10), di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta Pusat. Rapat tersebut membahas penguatan kolaborasi riset kelautan nasional sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan akademisi, seperti Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (Penasehat Kemendikti Saintek), Prof. Alex Soleman Wellem Retraubun (Universitas Patimura), Prof. Augy Syahailatua (BRIN), Prof. Jamaluddin Jompa (Rektor Universitas Hasanuddin), serta pejabat Bappenas termasuk Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali, Staf Khusus Menteri PPN Gellwynn Jusuf, dan Perencana Ahli Utama Sri Yanti.
Dalam rapat, Prof. Marsetio menekankan pentingnya pembangunan pusat laboratorium kelautan terpadu sebagai sarana riset bersama lintas universitas.
“Kita perlu membangun pusat laboratorium kelautan terpadu yang bisa dimanfaatkan oleh universitas-universitas kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia,” ujar Marsetio.
“Selain itu, dukungan anggaran bagi Pushidrosal sangat diperlukan agar peran riset kelautan nasional makin kuat.”
Sementara itu, Danpushidrosal Laksdya TNI Budi Purwanto memaparkan peran Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional yang berkontribusi dalam penyediaan Peta Laut Indonesia (PLI), penataan pipa dan kabel bawah laut, hingga keterlibatan dalam perundingan batas maritim.
“Aspek hidro-oseanografi kini masuk dalam RPJMN 2025–2029 melalui Asta Cita 2.6 sebagai bagian dari prioritas nasional bidang pertahanan dan keamanan,” jelas Budi.
Dari kalangan akademisi, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Jamaluddin Jompa mengusulkan untuk menghidupkan kembali program Marine Science Education Project guna menjawab tantangan regenerasi tenaga ahli kelautan.
“Sudah banyak ahli kelautan yang memasuki masa purna tugas. Diperlukan program Marine Science Education Project jilid II agar kita tidak kekurangan SDM ke depan,” ucap Jamaluddin.
Prof. Alex Retraubun mendukung usulan tersebut dan menambahkan bahwa program ini penting untuk menutup kesenjangan akademik antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Dari sisi riset, Prof. Augy Syahailatua menyampaikan bahwa BRIN sejak 2022 telah membentuk Pusat Kolaborasi Riset Ekosistem Perairan Indonesia Timur guna menghindari tumpang tindih kegiatan riset.
“Ini momentum tepat karena perhatian Presiden terhadap riset kelautan sedang besar. Kolaborasi ini harus dipercepat,” katanya.
Menutup rapat, Menteri Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy menegaskan bahwa seluruh usulan yang muncul harus segera dirumuskan secara rinci agar bisa ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Proposalnya harus konkret dan terperinci agar bisa kami proses sebagai bagian dari program prioritas nasional,” tegasnya.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam menyinergikan peran pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan TNI AL dalam memperkuat ekosistem kelautan nasional sekaligus menjawab tantangan regenerasi SDM dan pengelolaan sumber daya kelautan ke depan.(red)
Be First to Comment