JAKARTA, NP- Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah masih menggodok sejumlah aturan dan penyesuaian terkait harga jelang kebijakan vaksin Covid-19 berbayar awal tahun depan.
Respon Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah terlebih dahulu berupaya meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19, utamanya kepada kelompok rentan sebelum menetapkan kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar.
“Pemerintah dalam hal ini Kemenkes agar dapat mempertimbangkan kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, sebab apabila kebijakan tersebut diimplementasikan secara merata, dinilai dapat menambah beban ekonomi sekaligus dapat menurunkan minat masyarakat untuk divaksin,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023).
Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar menyosialisasikan kepada masyarakat alasan vaksin Covid-19 akan berbayar per Januari 2024, sekaligus menyampaikan besaran atau biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.
“MPR berharap Kemenkes dapat secara bijak dalam menentukan besaran biayanya yang mana tidak memberatkan masyarakat,” sebutnya.
Kepada masyarakat, Bamsoet mengimbau agar nantinya dapat menerima keputusan serta kebijakan pemerintah terkait vaksinasi berbayar tersebut, disamping meminta pemerintah untuk terus memastikan pengadaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 dilakukan secara merata ke setiap fasilitas kesehatan di seluruh wilayah.
“Sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau mengaksesnya di setiap fasilitas kesehatan terdekat sebelum kebijakan vaksinasi Covid-19 diberlakukan,” tegas Bamsoet.(dito)
Be First to Comment