Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung (MA), Syamsul Ma’arif, saat membuka Rapat Penyusunan Buku Laporan Tahunan MA 2026 di Jakarta. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Mahkamah Agung (MA) mulai mematangkan penyusunan Buku Laporan Tahunan (Laptah) 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja lembaga peradilan kepada publik. Seluruh tim penyusun diminta bekerja secara intensif selama tiga hari, 2–4 November 2026, untuk menghasilkan laporan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan perkembangan reformasi peradilan.
Rangkaian Rapat Penyusunan Buku Laptah 2026 resmi dibuka Ketua Muda Pembinaan MA, Syamsul Ma’arif, di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri pejabat Eselon I dan II, koordinator tim kerja, serta sejumlah peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan MA.
Dalam arahannya, Syamsul menegaskan, Laporan Tahunan MA tidak boleh dipandang sebatas dokumen administratif yang berisi statistik perkara dan capaian kinerja. Lebih dari itu, laporan tersebut harus mampu menggambarkan integritas, kualitas, serta komitmen lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan.
“Buku Laporan Tahunan ini bukan sekadar hitungan angka atau barisan kata, melainkan jejak nurani peradilan. Sebab di mana keadilan berdiri tegak dan luhur, di sanalah kemakmuran bangsa menemukan tempatnya berlabuh,” tegas Syamsul dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Mengusung tema “Peradilan Luhur Indonesia Makmur” sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Ketua MA Nomor 220/KMA/SK.HM3.1.3/X/2026, Syamsul mengajak seluruh tim penyusun memahami keterkaitan antara kualitas penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, kata “luhur” mencerminkan keluhuran moral, integritas tanpa kompromi, serta kemandirian institusi peradilan dalam menegakkan kebenaran substantif. Sementara itu, kata “makmur” merupakan tujuan yang diharapkan lahir dari terciptanya kepastian hukum dan peradilan yang bersih serta berwibawa.
Peradilan yang berintegritas, lanjutnya, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kehidupan sosial-ekonomi yang berkeadilan, serta perlindungan hak masyarakat secara merata.
Untuk memastikan kualitas Laptah 2026, Syamsul menekankan empat hal strategis kepada seluruh tim penyusun.
Pertama, laporan harus disusun berdasarkan analisis kritis dan data yang valid. Setiap capaian perlu disajikan secara objektif, termasuk dinamika penegakan hukum, perkembangan reformasi peradilan, serta berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
Kedua, aspek estetika dan kualitas narasi harus mendapat perhatian. Buku Laptah diharapkan tampil tajam, elegan, dan komunikatif sehingga mudah dipahami masyarakat, kalangan akademisi, maupun pemangku kepentingan internasional.
Ketiga, seluruh anggota tim diminta menjaga integritas dan disiplin kolektif. Dengan padatnya agenda pleno dan sidang komisi, soliditas serta kerja sama menjadi faktor penting agar penyusunan laporan berjalan sesuai target.
Keempat, substansi laporan harus selaras dengan tema utama dan memuat indikator strategis, antara lain penguatan kepercayaan publik (public trust), kepastian hukum bagi investasi, penyelesaian sengketa strategis, penegakan disiplin melalui bidang hukum dan disiplin (Kumdis), serta pembenahan infrastruktur teknologi informasi.
MA menjadwalkan Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2026 pada Selasa, 2 Februari 2027, di Balairung Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Melalui rapat penyusunan yang berlangsung hingga Rabu (4/11/2026), MA berharap dapat menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat secara yuridis dan administratif, tetapi juga menjadi cerminan komitmen lembaga peradilan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta mewujudkan peradilan yang luhur dan berwibawa. (red)







Be First to Comment