Press "Enter" to skip to content

Sulit Diberantas, TPPO Bagian dari Industrilisasi dan Kekuasaan

Social Media Share

JAKARTA, NP- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebenarnya sudah lama terjadi. Di Indonesia TPPO dimulai ketika migrasi atau penempatan WNI ke luar negeri.

“Itu dibuka ruang untuk industrilisasi, dan itu dimulai dari masa rezim Orde Baru. Jadi bukan karena sejak PBB menetapkan Protokol Palermo tentang agensi human trafficking. Tetapi sejak kita menetapkan migrasi sebagai kebijakan nasional. Di industrilisasi yang diatur adalah bagaimana ternyata ini menguntungkan, menempatkan satu orang dapat uang sekian dolar,” terang Anis Hidayah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Upaya Pemerintah dan DPR Lindungi Pekerja Migran dari Kasus Kekerasan’ di Media Center, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Karena sudah menjadi industri maka penempatan pekerja migran dilakukan melalui pendirian korporasi-korporasi, perusahaan yang selalu berubah namanya. Dulu ada PJTKI, kemudian menjadi sekarang P3MI. Tetapi peran sesungguhnya adalah memobilisasi orang untuk kemudian diberangkatkan ke luar negeri, diperdagangkan.

“Ini sebelum kita ada di masa reformasi terus terjadi, dan itu terlembaga, terinstitusi dan makin langgeng pasca kita punya Undang-Undang 39 tahun 2004, industrilisasi migrasinya terlembaga dalam satu undang-undang yang dibentuk tanpa ada naskah akademik. Secara prosedur formilnya juga tidak terpenuhi hanya copy paste dari satu permenaker,” sindir Anis.

Berawal dari situ, banyak pekerja dari NTT yang dulunya hanya migrasi kultural ke Malaysia, ternyata banyak ditemukan menjadi korban TPPO. Lalu berkembang ke Singapura, ada yang ke Hongkong, di Taiwan.

“Penempatan pekerja migran itu kemudian jadi ladang bisnis perdagangan orang. Makanya proses revisinya juga cukup lama undang-undang ini. Kenapa? Karena ada kepentingan ekonomi politik, karena orang-orang yang menempatkan pekerja migran bukan orang sembarang, asal berbisnis. Tidak!,” tegas Anis.

Para pebisnis yang mempekerjakan pekerja migran ini terhubung dengan kekuasaan, terhubung dengan militer, terhubung dengan aparat penegak hukum dan lain sebagainya.

“Sehingga ini yang membuat kemudian sengkarut bisnis ini makin besar.
Kalau kita lihat hari ini ini dampak proses panjang industrialisasi, migrasi memang tidak bisa kita bendung. Bahkan undang-undang yang baru dilahirkan DPR pada tahun 2017, tidak mampu memotong mata rantai perdagangan orang,” sesal Anis.

Lebih jauh, ia mengatakan karena saking berkaratnya bisnis ini, banyak sekali pihak-pihak yang diuntungkan dan modusnya makin berkembang. “Dulu hanya penempatan pekerjaan migran tapi kemudian ada lewat magang kemudian umroh dan haji bisa digunakan,” beber Anis.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan perang melawan sindikat atau mafia TPPO harus terus dilakukan.

“Mudah-mudahan ini menjadi energi baru untuk membuktikan negara hadir. Negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja. Tidak boleh republik yang besar ini, yang memiliki cita-cita besar ini semua dikendalikan oleh sindikat dan mafia, tapi negara yang mengendalikan itu,” kata Benny.

Ia berharap tidak hanya calo yang ditangkap, tetapi juga para bandar besar dan aktor intelektual yang nama-namanya sudah diserahkan ke Menkopolhukam dan kepolisian.

“Ya sedang dikerjakan sekarang (penyelidikan kasus TPPO) oleh teman-teman kepolisian. Dan setiap hari ada terus pencegahan, ada penyelematan, ada penangkapan, tentu kerja sama yang dilakukan oleh Polri dengan BP2MI di lapangan di daerah,” tegas Benny.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *