Press "Enter" to skip to content

RUU KIA Diformulasikan untuk Pemenuhan Hak Ibu dan Anak oleh Negara

Social Media Share

JAKARTA, NP- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) diformulasikan menjadi undang-undang yang untuk hadirnya negara dalam pemenuhan hak-hak serta kebutuhan ibu dan anak.

“Secara konstitusional ini menjadi hak yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh negara maka perempuan-perempuan yang seperti inilah yang kemudian menjadi tujuan dari RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak,” ujar Luluk dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Tantangan Generasi Unggul’ di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Luluk menjelaskan sebenarnya negara memiliki kebutuhan dan ketergantungan kepada perempuan. Sehingga yang negara harus dapat menjamin kepada perempuan, kalau misalnya perempuan masih mau mengandung, masih mau melahirkan dan masih mau memiliki anak.

“Apa yang kemudian negara harus sediakan dan fasilitas dan dukung, kalau kemudian perempuan menjalankan tugas yang sangat berat itu. Bayangin, demi negara dan bangsa, perempuan kemudian harus mengandung dengan risiko. Ini soal hidup mati! Kemudian melahirkan juga risikonya begitu berat, dan setelah melahirkan belum tentu kondisinya juga akan baik-baik saja,” terang Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini.

Oleh karena itu, RUU KIA diadakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa beban yang selama ini hanya dirasakan oleh perempuan sendiri, ini harus menjadi tanggung jawab kolektif, harus menjadi tanggung jawab suami secara bersama-sama, harus menjadi tanggung jawab anggota keluarga yang lain, harus menjadi tanggung jawab juga masyarakat.

“Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian kita melanggengkan diskriminasi dan juga ketimpangan perempuan hanya karena dia menjalankan fungsi-fungsi maternitas, yang tidak mungkin bisa dijalankan oleh laki laki atau suaminya,” tegasnya.

Lebih jauh, Luluk yang kini duduk di Komisi VI DPR RI mencontoh dari hasil survei dan kajian ilmiah menunjukkan bahwa kaum perempuan di Jepang ataupun di Korea, kaum perempuannya sudah banhyak tidak mau hamil lagi.

Kaum perempuan di dua negara itu merasa membutuhkan untuk continuity untuk melanjutkan tugas misinya sebagai negara dan bangsa untuk melanjutkan pembangunan, untuk memastikan adanya SDM, tenaga kerja, angkatan produktif yang masih terus dan bisa dilanjutkan.

Kata Luluk, di Jepang kemudian di Korea Selatan, bahkan Singapura ini juga sedang galau berat. Karena perempuan-perempuannya yang mau hamil itu semakin sedikit. Bukan hanya tidak mau menikah, dan jangan salah tidak menikah itu bukan berarti kemudian mereka menganut kebebasan seks, tapi karena mereka tidak mau mengikatkan diri pada hubungan pernikahan dan mereka juga tidak mau melahirkan.

“Karena dianggap ribet dan bisa mengganggu kariernya dan seterusnya. Kenapa? Karena belum ada sistem yang memastikan bahwa beban-beban yang selama ini dirasakan oleh perempuan sendirian itu diambil alih oleh negara, diambil alih oleh masyarakat,” tegas Luluk.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan RUU KIA diadakan dengan tujuan hendak menciptakan sumber daya manusia unggul ke depannya, dan itu harus dimulai dari seseorang mulai dari dalam kandungan, lahir, remaja, hingga menjadi Ibu.

Oleh karena itu, melalui perangkat hukum seperti UU KIA ini diharapkan diwujudkan SDM Indonesia yang berkualitas yang dimulai dari kehidupan anak sejak dalam pengasuhan keluarganya.

Retno mencontoh angka stunting di Indonesia yang menunjukkan di angka sangat tinggi. Tingginya angka stunting di Indonesia inilah yang menjadi salah satu penyebab, tidak sekedar soal kesehatan tapi persoalan stunting juga disebabkan proses pengasuhan secara integrasi.
Seluruhnya mulai dari makanan, bagaimana cara dia dibesarkan tanpa kekerasan, kemudian bagaimana dia mendapatkan pengasuhan yang positif, menemukan konsep diri, kemudian potensinya di kembangkan dan lain-lain. Ini yang kemudian stunting itu tidak banyak, tidak melulu urusan kesehatan, tapi kesehatan adalah bagian dari salah satu penyebab bahwa stunting di Indonesia ini sangat tinggi.

RUU KIA, menurut Retno juga akan menyasar pada keberpihakan program dan anggaran pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup ibu dan anak.

“Jadi kalau kita masih ngasih anggaran kecil pada ibu dan anak program-program itu, maka sebenarnya kita enggak peduli tentang masa depan Indonesia sebenarnya,” tegas Retno.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *