Press "Enter" to skip to content

Perkuat dan Perbaikan Prosedur Pengiriman Kunci Utama Perlindungan PMI

Social Media Share

JAKARTA, NP- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan beragam masalah yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri penyebab utama sebenarnya adalah ketidakjelasan dokumen calon PMI sebelum berangkat ke negara penempatan.

Oleh karena itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menyebut kunci utama dari perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri adalah seleksi ketat dan perbaikan prosedur dari proses pengiriman calon PMI ketika masih berada di tanah air.

“Kenapa ini menjadi penting? Supaya benar-benar penempatannya jelas, perlindungannya jelas, siapa yang harus bertanggungjawab jelas. Antara yang mengirimkan dan yang menerima ini jelas,” ucap Kurniasih dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Upaya Pemerintah dan DPR Lindungi Pekerja Migran dari Kasus Kekerasan’ di Media Center, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dia mengungkapkan banyak sekali pengiriman-pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang non prosedural, sehingga ketika seorang PMI di luar negeri menghadapi masalah dengan majikan atau dengan pihak berwenang di negara penempatan, tidak mendapat perlindungan utuh.

“Hampir setiap hari minimal 2 WA yang masuk. Advokasi yang kita lakukan itu, so hard kalau unprosedur tapi kalau proseduril, saya langsung telpon BP2MI dan ini akan langsung cepat membantu. Walaupun kita harus melalui satu proses juga yang tidak mudah adalah berkomunikasi dengan pihak negara yang ditempati,” ungkap Anggota DPR RI dari dapil DKI II yang salah satunya meliputi Luar Negeri.

Kurniasih menegaskan pencegahan merupakan cara terbaik dalam memberi perlindungan kepada PMI. Untuk itu, harus mendisiplinkan kembali prosedur ataupun SOP sebagai implementasi dari undang-undang terkait dengan pengiriman PMI, khususnya kaum perempuan.

“Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa teman-teman perempuan yang akan bekerja di negara lain itu, benar-benar bekerja di tempat yang save dan mendapatkan perlindungan. Mendapatkan jaminan perlindungan baik ketika dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit,” ujarnya.

Selain merapihkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, Kurniasih juga menekankan pentingnya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon PMI yang akan pergi ke luar negeri. “Juga merapikan kembali PJTKI-PJTKI ataupun pihak pengirim harus ditertibkan,” imbuhnya.

Anggta Komisi IX DPR lainnya, Luluk Nurhamidah mengatakan pekerja migran sangat berkait erat dengan modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kini menjadi fokus perhatian penanganan pemerintah.

Luluk menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam penangannya. “Karena inilah yang menjadi problem ketika di level pemerintah tidak satu suara, tidak terkoordinasi,” ujar politisi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Upaya pemerintah memutus mata rantai TPPO, menurutnya harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak untuk melakukan perang bersama terhadap kejahatan tindak perdagangan orang.

Termasuk terkait dengan politik anggaran yang harus benar-benar mendukung pemberantasan TPPO. Luluk mengatakan memberantas TPPO yang dianggap sebagai musuh besar dan perang besar negara menghadapi kejahatan karena melibatkan aktor-aktor internasional dan global yang tidak bisa dianggap remeh.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *