Oleh: M Sunu Probo Baskoro, Wasekjen DPP Partai Masyumi, Akademisi STAI Haji Agus Salim Cikarang
Ada ironi kecil pada pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Seorang intelektual yang selama bertahun-tahun dikenal karena kebiasaannya mengkritik kekuasaan kini justru masuk ke dalam lingkar kekuasaan itu sendiri.
Tetapi Rocky tampaknya tidak menganggap perpindahan tersebut sebagai perubahan posisi politik.
“Cuma pindah dari luar ke dalam,” katanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Yang lebih penting, ia menambahkan bahwa sikap dan pandangannya tetap: radical break. Liputan6.com
Kalimat itu menarik karena radical break bukan sekadar ungkapan untuk mengatakan bahwa seseorang tetap kritis. Ia mengandung gagasan yang lebih besar: bahwa perubahan yang diperlukan bukan tambal sulam terhadap sistem yang sudah ada, melainkan pemutusan dengan cara berpikir lama.
Di sinilah posisi Rocky menjadi menarik.
Sebab jika radical break dibaca bersama dengan gagasan ekonomi Prabowo, kita menemukan sebuah pertanyaan yang jauh lebih serius daripada sekadar apakah Rocky akan menjadi kritikus atau pendukung pemerintah.
Apakah pemerintahan Prabowo memang sedang mencoba melakukan perubahan paradigma ekonomi Indonesia?
Dan jika memang demikian, mengapa Rocky merasa harus terus berbicara tentang radical break?
Bukan Sekadar Rocky Masuk Istana
Selama ini perdebatan mengenai Rocky Gerung cenderung terjebak pada persoalan personal.
Apakah ia masih kritis setelah menjadi Wantimpres? Apakah ia telah menjadi bagian dari kekuasaan? Apakah ia akan berubah? Apakah kritiknya akan menjadi lebih lunak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sah, tetapi terlalu sederhana.
Yang lebih menarik justru adalah memahami posisi Rocky sebagai kritikus yang masuk ke dalam institusi tanpa mengklaim mengubah posisi epistemiknya.
Ia mengatakan Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Artinya, tugasnya bukan mengoperasikan mesin pemerintahan, melainkan memberikan pertimbangan mengenai ekses dan arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi Presiden. iNews.ID
Kalau pernyataan itu benar-benar dijalankan, maka Rocky tidak harus menjadi oposisi di dalam Istana. Ia justru dapat menjadi sesuatu yang lebih sulit: kritikus internal.
Kritikus internal memiliki problem yang berbeda dengan kritikus eksternal.
Ketika berada di luar, kritik mudah dilakukan karena seseorang tidak ikut menanggung konsekuensi dari keputusan. Tetapi ketika berada di dalam, kritik harus berhadapan dengan informasi, keterbatasan anggaran, kepentingan birokrasi, struktur kekuasaan dan kompromi politik.
Di sinilah radical break akan diuji.
Sebab kritik yang sesungguhnya bukanlah kemampuan mengatakan “tidak” terhadap pemerintah. Kritik yang lebih sulit adalah menunjukkan mengapa sebuah cara berpikir harus ditinggalkan dan dengan cara berpikir apa ia harus digantikan.
Tetapi Apa yang Hendak Diputus?
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Radical break dari apa?
Jika jawabannya hanya “kabinet yang tidak memahami Presiden”, persoalannya masih berada pada level personalia. Menteri diganti, pejabat digeser, struktur pemerintahan direorganisasi.
Tetapi itu belum tentu radical break.
Perubahan paradigma terjadi ketika cara negara memahami masalah berubah.
Thomas Kuhn menggunakan konsep semacam ini untuk menjelaskan revolusi dalam ilmu pengetahuan. Sebuah paradigma tidak runtuh hanya karena terdapat kesalahan kecil. Ia mengalami krisis ketika semakin banyak persoalan tidak lagi dapat dijelaskan dengan kerangka lama.
Tentu politik tidak dapat disamakan begitu saja dengan ilmu pengetahuan. Tetapi analoginya berguna.
Jika ekonomi Indonesia selama puluhan tahun dibangun terutama dengan logika pertumbuhan, investasi, ekspor komoditas, konsumsi dan efisiensi pasar, maka radical break harus berarti lebih dari sekadar menambah program sosial.
Pertanyaannya menjadi:
Apakah negara sedang mengubah cara mendefinisikan ekonomi itu sendiri?
Dan justru di titik inilah gagasan ekonomi Prabowo menjadi menarik.
Prabowo dan Ekonomi yang Tidak Mau Disebut Kapitalisme Murni
Prabowo sendiri berulang kali menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi egaliter dan ekonomi jalan tengah.
Dalam pidatonya mengenai RAPBN 2027, ia bahkan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia harus mengambil yang terbaik dari sosialisme dan kapitalisme: negara diperlukan untuk perlindungan, pengawasan dan pemerataan, tetapi mekanisme pasar tetap diperlukan untuk inovasi, kompetisi dan kewirausahaan. Setneg
Ini penting.
Sebab dari pernyataan tersebut, Prabowo sebenarnya tidak sedang menawarkan sosialisme dalam pengertian klasik.
Ia tidak menghapus kepemilikan privat. Ia tidak menghapus mekanisme pasar. Ia tidak mengusulkan ekonomi yang seluruh alat produksinya dimiliki negara.
Sebaliknya, ia mencoba menyusun suatu kombinasi:
negara + pasar + koperasi + pengusaha + masyarakat.
Istilah yang lebih tepat mungkin bukan sosialisme klasik, melainkan ekonomi Pancasila yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi dan pemerataan.
Tetapi justru di sinilah Rocky dapat menemukan alasan untuk berbicara tentang radical break.
Sebab persoalannya bukan lagi apakah Prabowo seorang sosialis.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah kebijakan Prabowo benar-benar sedang menggeser struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal menuju ekonomi yang memberi posisi lebih besar kepada rakyat sebagai pelaku produksi?
Itulah pertanyaan substantifnya.
Pasal 33: Ide Lama yang Ingin Dihidupkan Kembali
Ada sesuatu yang menarik dalam pidato-pidato ekonomi Prabowo belakangan ini.
Ia semakin sering kembali kepada Pasal 33 UUD 1945.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ia juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia harus menjadi “ekonomi jalan tengah” yang mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme. Setneg
Pada Juli 2026, ia kembali menegaskan bahwa Pasal 33 dan 34 UUD 1945 merupakan landasan kebijakan pemerintah dalam mengelola kekayaan nasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Presiden RI
Dan pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Prabowo bahkan menyatakan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menghubungkan gagasan tersebut dengan penguatan koperasi, UMKM, desa, hilirisasi, ketahanan pangan dan MBG. Setneg
Di sinilah istilah radical break memperoleh makna baru.
Sebab jika benar-benar dijalankan, persoalannya bukan sekadar mengganti menteri.
Yang harus berubah adalah relasi antara negara, pasar dan rakyat.
MBG: Bantuan Sosial atau Mesin Ekonomi Baru?
Makan Bergizi Gratis selama ini sering diperdebatkan sebagai program sosial.
Tetapi apabila dibaca dalam kerangka ekonomi Prabowo, MBG berpotensi menjadi sesuatu yang lebih besar.
Bayangkan negara menciptakan permintaan pangan dalam skala sangat besar melalui anggaran publik.
Kemudian kebutuhan tersebut dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, BUM Desa dan produsen lokal.
Maka uang negara tidak berhenti pada dapur penyedia makanan.
Ia bergerak:
APBN → sekolah → dapur → koperasi → petani → peternak → nelayan → UMKM → desa → kembali menjadi konsumsi masyarakat.
Itu bukan lagi sekadar kebijakan bantuan sosial.
Ia mulai menyerupai penciptaan pasar domestik oleh negara.
Bahkan pada September 2026, Badan Gizi Nasional secara resmi memasukkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan BUM Desa sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok MBG, bersama usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Badan Geospatial dan Information
Tetapi di sinilah radical break harus diuji.
Siapa yang sebenarnya mendapatkan nilai ekonomi terbesar?
Jika petani tetap menjadi pemasok bahan mentah dengan margin kecil sementara keuntungan terbesar berada pada perusahaan besar yang menguasai pengolahan, distribusi dan logistik, maka MBG hanya menciptakan pasar baru bagi struktur lama.
Tetapi jika program tersebut mampu mengubah posisi petani, nelayan, peternak dan koperasi dalam rantai nilai, maka MBG dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi.
Perbedaannya sangat besar.
Yang pertama adalah belanja sosial.
Yang kedua adalah rekayasa struktur ekonomi.
Koperasi Desa: Bagian yang Paling Menarik
Mungkin justru Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian paling menarik dari eksperimen ekonomi Prabowo.
Sebab koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi.
Secara konseptual, koperasi menawarkan bentuk kepemilikan yang berbeda dari perusahaan kapitalistik biasa.
Persoalannya bukan apakah koperasi ada secara administratif.
Pertanyaannya:
Apakah koperasi memiliki kekuatan ekonomi yang nyata?
Pemerintah sendiri menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dari pusat sampai desa. Prabowo juga menyebut bahwa rantai distribusi yang panjang selama ini menyebabkan margin besar dinikmati pihak perantara, sementara petani mendapatkan bagian yang lebih kecil. Presiden RI
Jika koperasi benar-benar mampu memotong mata rantai tersebut, melakukan agregasi produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran, maka yang sedang dibangun bukan sekadar koperasi desa.
Yang sedang dibangun adalah infrastruktur ekonomi rakyat.
Tetapi sekali lagi, ada jebakan.
Koperasi dapat berubah menjadi birokrasi baru jika hanya dibentuk dari atas.
Koperasi juga dapat menjadi kendaraan elite lokal jika tidak memiliki mekanisme akuntabilitas.
Dan koperasi dapat kehilangan ruhnya jika masyarakat hanya menjadi anggota administratif sementara keputusan ekonomi tetap ditentukan oleh negara atau segelintir pengurus.
Maka pertanyaan radical break menjadi sangat konkret:
Apakah rakyat benar-benar menjadi pemilik dan pengendali ekonomi, atau hanya menjadi penerima program negara?
Hilirisasi Belum Tentu Sosialisme
Di sinilah kita perlu memberikan kritik kepada Rocky—bahkan jika kita menerima sebagian besar premis kritiknya.
Hilirisasi tidak otomatis berarti sosialisme.
Sebuah negara dapat melakukan hilirisasi dengan sangat agresif tetapi tetap menghasilkan kapitalisme berbasis sumber daya.
Tambang tetap dikuasai perusahaan besar.
Teknologi tetap dimiliki korporasi asing.
Modal tetap terkonsentrasi.
Nilai tambah memang diproduksi di dalam negeri, tetapi distribusinya tetap terkonsentrasi.
Dalam situasi seperti itu, hilirisasi hanyalah perubahan lokasi penciptaan nilai, bukan perubahan struktur kepemilikan.
Karena itu pertanyaan yang lebih tajam bukan:
“Apakah Indonesia melakukan hilirisasi?”
Melainkan:
“Siapa yang memiliki nilai tambah dari hilirisasi?”
Pertanyaan yang sama berlaku pada industrialisasi.
Jika Indonesia berhasil menjadi negara industri tetapi teknologi, pembiayaan, kepemilikan dan keuntungan tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka Indonesia memang mengalami industrialisasi.
Tetapi belum tentu mengalami demokratisasi ekonomi.
Di sinilah radical break harus berbicara lebih jauh daripada jargon.
Gramsci dan Pertarungan Melawan “Common Sense”
Antonio Gramsci membantu kita melihat persoalan ini dari sisi yang berbeda.
Perubahan politik tidak hanya terjadi ketika pemerintahan berganti.
Ia terjadi ketika cara masyarakat memahami sesuatu sebagai “normal” juga berubah.
Selama bertahun-tahun, misalnya, masyarakat dapat menganggap wajar bahwa Indonesia mengekspor bahan mentah, mengimpor produk jadi, petani memperoleh bagian kecil dari rantai nilai, dan negara lebih sibuk menciptakan iklim investasi daripada membangun kekuatan produksi rakyat.
Semua itu akhirnya menjadi common sense.
Jika Prabowo ingin mengubahnya, maka tantangannya jauh lebih besar daripada membuat kebijakan baru.
Ia harus mengubah common sense ekonomi Indonesia.
Bahwa petani bukan sekadar produsen bahan mentah.
Bahwa desa bukan sekadar pemasok tenaga kerja murah.
Bahwa koperasi bukan organisasi kelas dua.
Bahwa negara tidak harus selalu menjadi penonton ketika pasar bekerja.
Dan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika nilai tambah terus terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Dalam konteks ini, radical break Rocky dapat dibaca sebagai tuntutan agar perubahan tersebut benar-benar menjadi perubahan hegemonik—bukan sekadar retorika pemerintahan.
Habermas: Bisakah Kritik Masuk ke Dalam Kekuasaan?
Di sini kita sampai pada paradoks terbesar Rocky Gerung.
Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik tempat argumentasi dapat menguji kekuasaan.
Masalahnya, ketika seorang kritikus masuk ke dalam institusi kekuasaan, ia berisiko kehilangan jarak yang selama ini membuat kritiknya efektif.
Rocky sekarang berada di dalam.
Apakah ia masih dapat mempertahankan jarak kritis itu?
Ini bukan persoalan moral.
Ini persoalan struktural.
Seorang penasihat presiden memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Tetapi pada saat yang sama ia juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk terperangkap dalam logika institusi.
Karena itu, radical break bukan hanya tantangan Rocky terhadap pemerintah.
Ia juga menjadi ujian terhadap Rocky sendiri.
Apakah kritik dapat tetap hidup setelah memperoleh akses?
Ataukah akses perlahan-lahan mengubah kritik menjadi justifikasi?
Lima Tahun untuk Menguji Semuanya
Di sinilah pernyataan Rocky tentang waktu menjadi menarik.
Kekuasaan pemerintahan memiliki umur politik. Indonesia jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang presiden, menteri, atau anggota Wantimpres.
Karena itu, ukuran keberhasilan radical break tidak seharusnya adalah apakah Rocky menang dalam satu perdebatan di televisi.
Ukuran sebenarnya jauh lebih panjang:
Apakah dalam lima tahun struktur ekonomi Indonesia berubah?
Apakah petani memperoleh bagian nilai yang lebih besar?
Apakah koperasi menjadi kekuatan ekonomi?
Apakah desa berubah dari objek pembangunan menjadi pusat produksi?
Apakah hilirisasi melahirkan kemampuan teknologi nasional?
Apakah industrialisasi menciptakan pekerjaan berkualitas?
Apakah pengelolaan sumber daya alam menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas?
Apakah rakyat benar-benar menjadi pelaku ekonomi?
Jika jawabannya ya, maka radical break bukan sekadar slogan.
Tetapi jika yang berubah hanya nama program, sementara struktur kepemilikan, rantai nilai dan konsentrasi kekayaan tetap sama, maka yang terjadi bukan radical break.
Ia hanya pergantian kemasan dari paradigma lama.
Rocky dan Prabowo: Pertarungan yang Justru Menarik
Karena itu saya kira kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa Rocky Gerung telah “masuk kubu pemerintah”.
Justru sebaliknya.
Masuknya Rocky ke Wantimpres menciptakan eksperimen politik yang menarik.
Prabowo memiliki visi ekonomi yang secara eksplisit tidak ingin terjebak dalam kapitalisme neoliberal maupun sosialisme klasik. Ia menyebutnya ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan dan ekonomi jalan tengah. Ia menekankan Pasal 33, koperasi, industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan peran negara. Setneg
Rocky, sementara itu, membawa bahasa radical break.
Keduanya sebenarnya dapat bertemu pada satu pertanyaan:
Bagaimana mengubah struktur ekonomi Indonesia tanpa mengulang paradigma lama?
Tetapi justru karena pertanyaan itu serius, Rocky seharusnya tidak cukup mengatakan bahwa kabinet tidak memahami sosialisme Prabowo.
Ia harus membantu menjelaskan:
Apa sebenarnya sosialisme Prabowo itu?
Jika yang dimaksud adalah sosialisme klasik, bukti-buktinya belum cukup.
Jika yang dimaksud adalah negara yang lebih kuat, itu bisa disebut state capitalism atau developmental state.
Jika yang dimaksud adalah ekonomi dengan koperasi sebagai instrumen kepemilikan rakyat, negara sebagai regulator dan pelindung, pasar tetap bekerja, dan pemerataan menjadi tujuan, istilah yang lebih tepat mungkin adalah ekonomi Pancasila yang diperbarui.
Dan jika seluruhnya diikat oleh gagasan Pasal 33, kita sedang berhadapan dengan eksperimen yang sangat Indonesia: semacam sosialisme konstitusional tanpa menghapus pasar.
Itulah eksperimen yang sesungguhnya menarik.
Radical Break atau Sekadar Radical Rhetoric?
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan apakah Rocky konsisten.
Bukan pula apakah Prabowo sosialis.
Pertanyaan sebenarnya adalah:
Apakah Indonesia sedang mengalami perubahan paradigma ekonomi?
Jika iya, maka MBG, Koperasi Desa, hilirisasi, industrialisasi dan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilihat sebagai program yang berdiri sendiri.
Semuanya harus dibaca sebagai bagian dari satu arsitektur:
negara menciptakan pasar → rakyat menjadi produsen → koperasi mengagregasi kekuatan → industri menciptakan nilai tambah → negara menjaga kepemilikan strategis → keuntungan didistribusikan lebih luas.
Jika rangkaian itu berhasil, maka kita memang sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda dari neoliberalisme lama.
Tetapi jika negara hanya menjadi pembayar tagihan, koperasi hanya menjadi kepanjangan tangan birokrasi, MBG hanya menjadi proyek pengadaan, hilirisasi hanya memperbesar korporasi, dan industrialisasi hanya menghasilkan enclave ekonomi baru, maka radical break belum terjadi.
Yang terjadi hanyalah radical rhetoric.
Dan mungkin di situlah posisi Rocky Gerung menjadi paling menarik.
Ia sekarang tidak lagi berdiri di luar pagar sambil meneriakkan kritik kepada Istana.
Ia berada di dalam pagar.
Karena itu, sejarah akan memberinya pertanyaan yang jauh lebih berat:
ketika kesempatan untuk memengaruhi kekuasaan sudah diberikan, apakah ia mampu mengubah kritik menjadi perubahan paradigma?
Sebab kritik yang paling sulit bukanlah kritik yang dilakukan dari luar.
Kritik yang paling sulit adalah tetap kritis ketika pintu kekuasaan sudah terbuka.
Dan radical break yang sesungguhnya bukan ketika Rocky berpindah dari luar ke dalam Istana.
Radical break baru terjadi jika cara Indonesia memproduksi, memiliki, mendistribusikan dan menikmati kekayaan benar-benar berubah.
Di situlah lima tahun ke depan menjadi laboratorium politik-ekonomi yang sesungguhnya.
Dan di situlah pula Rocky Gerung akan diuji—bukan sebagai komentator, bukan sebagai selebritas intelektual, tetapi sebagai seorang yang kini ikut berada di dalam ruang tempat keputusan dibuat.***
Be First to Comment