Press "Enter" to skip to content

Surati Sekjen DPD RI, Teras Narang Desak Segera Perbaiki Ruang Kerja

Social Media Share

JAKARTA, NP- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Teras Narang bersurat kepada Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi.
Surat berisi desakan agar Setjen DPD RI segera memperbaiki ruang kerjanya dan Kantor Sekretariat senator Kalimantan Tengah segera diperbaiki.

“Sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, dengan ini kami meminta agar segera dilakukan perbaikan terhadap ruang kerja anggota maupun sekretariat.”
Tulis Teras Narang dalam surat yang diterima pada Sabtu (10/6/2023).

“Perlu kami sampaikan bahwa kondisi ruang kerja anggota maupun sekretariat Kalimantan Tengah kondisinya memprihatinkan. Plafon yang mulai rusak, lampu sebagian tidak berfungsi, dan kondisi sebagian plafon mulai turun serta sebagian plafon sempat rubuh sehingga menimbulkan ancaman keselamatan kerja,” beber Teras Narang dalam suratnya.

Ruang kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Teras Narang dan Kantor Sekretariat Senator Kalimantan Tengah yang tampak kondisinya memprihatinkan. (Foto: dokumen Teras Narang)

Ruang kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Teras Narang dan Kantor Sekretariat Senator Kalimantan Tengah yang tampak kondisinya memprihatinkan. (Foto: dokumen Teras Narang)

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode ini juga menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan kerja Anggota DPD RI.

Surat bernomor 101/DPD.Kalteng/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan ditandatangani Teras Narang itu juga menyertakan sejumlah foto-foto tentang kondisi ruang kerjanya serta ruang Kantor Sekretariat para senator Kalimantan Tengah yang lokasinya berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang rusak dan memprihantinkan.

“Terlampir kami sampaikan kordisi terkini ruangan yang dimaksud dapat segera diperbaiki demi keselamatan bersama.”

Surat diajukan Teras Narang sebelum kontroversi renovasi ruangan anggota sebesar Rp 14,4 M dan renovasi toilet Rp 4,8 M muncul ke permukaan saat Sekjen DPD RI Rahman Hadi menghadiri rapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) 2023 untuk DPD RI.

Sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjawab soal anggaran renovasi ruangan anggota dan renovasi toilet yang mendapatkan kritik. Rahman mengatakan anggaran itu sudah disetujui Komisi III DPR RI pada tahun lalu.

“Tadi ada isu di media ada Rp 14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan,” kata Rahman dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Rahman mengatakan gedung DPD RI dibangun pertama kali pada 2002, kemudian beroperasi pada 2004. Dia mengatakan, sejak dibangun hingga hari ini, belum ada renovasi ruangan.

Sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjawab soal anggaran renovasi ruangan anggota dan renovasi toilet yang mendapatkan kritik. Rahman mengatakan anggaran itu sudah disetujui Komisi III DPR RI pada tahun lalu.

“Tadi ada isu di media ada Rp 14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan,” kata Rahman dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Rahman mengatakan gedung DPD RI dibangun pertama kali pada 2002, kemudian beroperasi pada 2004. Dia mengatakan, sejak dibangun hingga hari ini, belum ada renovasi ruangan.

“Sebagaimana diketahui, gedung DPD RI itu adalah gedung MPR, dibangun tahun 2002 dan dioperasionalkan di 2004, sampai hari ini ruang kerja Bapak Ibu anggota itu belum pernah tersentuh renovasi apa pun,” kata Rahman.

Sebenarnya, ungkap Rahman, DPD tekah mengusulkan perbaikan ruang kerja Aggota DPD sejak tahun 2019 bersamaan dengan perbaikan ruang kerja anggota DPR RI. Namun karena pandemi Covid-19, pengerjaannya tidak terlaksana.

Kemudian DPD mengusulkan kembali pada 2022, untuk bisa dikerjakan pada tahun ini.

“Renovasi adalah untuk 34 Sekretariat Provinsi dan 136 ruang kerja bapak ibu anggota nilainya Rp 14 M. Artinya, kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta,” ucap Rahman.

Menurut Rahman anggaran sebesar Rp 14,4 M untuk ruangan sudah dikalkulasi oleh PUPR. Hal itu pun dijabarkan ke lelang yang telah dilakukan pihaknya.

Untuk anggaran toilet, lanjut dia, gedung A dan gedung B DPD masing-masing memiliki 4 lantai. Dana sebesar Rp 4,8 dikatakan Rahman mengikuti rekomendasi PUPR.(dito)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *