Pemerintah Sertifikasi Tanah Ulayat di Sumbar, 129 Sertipikat Diserahkan

Wamen ATR Ossy Dermawan dan Menko IPK AHY serahkan 129 sertipikat tanah kepada masyarakat Sumbar, Selasa (30/09/2025).(Ist)

PADANG, NP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 129 sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat di Sumatera Barat, sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah ulayat dan komitmen memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji, Kota Padang, Selasa (30/9/2025).

“Sumatra Barat memiliki kekhususan dalam pengelolaan tanah karena adanya tanah ulayat. Saat ini terdapat 51 bidang potensi tanah ulayat seluas 3.037 hektare yang sedang digarap Kementerian ATR/BPN,” ujar Wamen Ossy dalam keterangannya, Rabu,(1/10/2025).

Dari total 129 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 107 merupakan Sertipikat Hak Milik, 18 Sertipikat Hak Pakai, dan 4 sertipikat wakaf. Sertipikat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Kota Pariaman.

Wamen Ossy juga menambahkan bahwa komitmen penyertipikatan tanah ulayat telah dimulai sejak kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ke Sumatera Barat pada April 2025 lalu. Sosialisasi terus dilakukan ke seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut.

Menko AHY menegaskan, langkah sertipikasi ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. “Kami terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah; Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, Teddi Guspriadi; Wali Kota Padang, Fadly Amran; serta sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.(red)