Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Barat.(Foto: Ist)
PADANG, NP – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menegaskan, pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar, dengan dirinya ditunjuk Presiden sebagai Ketua Satgas. Sejak awal, ia telah melakukan konsolidasi dengan kementerian/lembaga terkait dan memetakan kondisi tiap kabupaten/kota terdampak, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Semakin akurat permasalahan, semakin baik strategi kita dalam menanganinya,” kata Mendagri dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang.
Dari data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan menunjukkan, kondisi pemerintahan daerah secara umum telah kembali berjalan. Mendagri pun mengapresiasi kinerja Pemprov Sumbar dan pihak terkait yang cepat melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif cukup menggembirakan. Hampir semua pemerintah daerah dari 16 kabupaten/kota terdampak sudah hijau,” ujarnya.
Meski demikian, Mendagri memastikan berbagai indikator pemulihan tetap dipantau, mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Ia menekankan, masukan rinci dari daerah sangat krusial agar pemerintah pusat bisa bergerak tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana), agar kita bisa menyampaikan ke pemerintah pusat, ke Menteri PU, ke Menteri Kesehatan, sehingga semua bergerak,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih, yakni Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah wilayah ini akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat Satgas tingkat nasional.
“Yang belum pulih, kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tegasnya.
Forum ini merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah terdampak. Sebelumnya, ia telah memimpin forum serupa dengan kepala daerah di Aceh dan Sumatera Utara.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya. (red)
Be First to Comment