Ilustrasi – Gedung Mahkamah Agung (MA) RI, Jakarta.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Mahkamah Agung (MA) membantah informasi mengenai seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 yang beredar di media sosial. MA menegaskan hingga kini belum membuka penerimaan CASN Tahun Anggaran 2026, baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Peringatan itu disampaikan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melalui Siaran Pers Nomor 3/BUA.6/HM1.1.1/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026. Pernyataan tersebut sekaligus membantah konten mengenai “40 jurusan paling dicari pada CPNS Mahkamah Agung Tahun 2026” yang beredar di sejumlah platform media sosial.
Konten tersebut diketahui disebarkan akun Instagram, Facebook, dan TikTok studicpns.id sejak 2 Agustus 2026. Materi yang beredar memuat daftar jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diklaim dibutuhkan dalam seleksi CASN MA 2026.
MA memastikan informasi tersebut bukan produk resmi lembaga. Bahkan, MA menegaskan tidak pernah mengesahkan ataupun bekerja sama dengan platform bimbingan belajar mana pun untuk mempublikasikan kebutuhan jabatan, jurusan, maupun kualifikasi pendidikan dalam penerimaan CASN 2026.
“Informasi berupa konten yang dimuat dalam akun media sosial studicpns.id dengan menampilkan daftar 14 nama jabatan beserta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CASN Mahkamah Agung Tahun 2026 adalah tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” tegas MA dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (14/8/2026).
MA juga menegaskan belum ada pengumuman resmi mengenai formasi, persyaratan, maupun jadwal pendaftaran CASN 2026. Dengan demikian, berbagai informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dijadikan acuan bagi calon pelamar.
Ironisnya, daftar jabatan dan kualifikasi pendidikan yang digunakan dalam konten tersebut bukanlah data penerimaan CASN MA 2026. Menurut MA, materi itu merupakan bagian dari lampiran Pengumuman Seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024.
Dokumen lama tersebut kemudian digunakan pihak tertentu sebagai bahan publikasi untuk materi bimbingan belajar, kuis, maupun produk lainnya yang menyasar para lulusan perguruan tinggi.
MA meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap konten yang mengatasnamakan lembaga negara, terlebih jika informasi tersebut disertai daftar formasi, jurusan, atau persyaratan yang belum pernah diumumkan secara resmi.
“Setiap informasi mengenai seleksi CASN berasal dari kanal resmi pemerintah,” demikian imbauan MA kepada masyarakat.
Informasi resmi terkait penerimaan CASN MA hanya akan disampaikan melalui kanal resmi Mahkamah Agung, portal rekrutmen MA, portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta akun media sosial resmi Mahkamah Agung.
MA juga mengingatkan pihak swasta agar tidak sembarangan menggunakan logo, identitas visual, foto pimpinan, maupun foto pejabat Mahkamah Agung untuk kepentingan komersial, promosi, atau pembuatan konten yang berpotensi menyesatkan publik.
Lembaga tersebut menegaskan tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial maupun materiil yang dialami masyarakat akibat mengikuti bimbingan belajar atau melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan pengadaan CPNS MA.
Tak berhenti pada bantahan, MA menyatakan siap mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu, menggiring opini publik secara menyesatkan, atau menyalahgunakan atribut resmi Mahkamah Agung untuk kepentingan komersial tanpa izin.
MA meminta masyarakat tidak ikut menjadi mata rantai penyebaran informasi palsu. Di tengah derasnya arus informasi digital, calon pelamar diminta memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai, membeli produk, mengikuti bimbingan, atau menyebarkannya kembali.
Intinya, seleksi CASN MA 2026 belum dibuka. Jika bukan berasal dari kanal resmi MA atau BKN, masyarakat diminta tidak menjadikannya sebagai rujukan. (red)
Be First to Comment