Menag Siapkan Pertemuan Lanjutan Lintas Agama, Perluas Religious Diplomacy Indonesia

JAKARTA, NP — International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperluas pendekatan religious diplomacy dalam percakapan global. Setelah mempertemukan para imam dari berbagai negara, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyiapkan pertemuan lanjutan yang melibatkan pemimpin rumah ibadah dan tokoh lintas agama.

Hal itu disampaikan Menag di Kantor ANTARA, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Nasaruddin, pelibatan tokoh agama penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Imam, misalnya, tidak hanya memimpin ibadah, tetapi di banyak negara juga menjadi pemimpin komunitas yang berinteraksi langsung dengan umat.

“Imam itu ternyata adalah figur yang paling efisien dan efektif dalam berjumpa dengan masyarakat. Lima kali sehari semalam. Mereka itu tokoh masyarakat. Kalau di luar negeri, imam itu bukan hanya memimpin salat, tapi juga menjadi pemimpin umat,” ujar Menag, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Kamis (1/10/2026).

Pengalaman selama IGIC 2026, kata Nasaruddin, menunjukkan adanya kepercayaan para imam dunia terhadap gagasan yang ditawarkan Indonesia. Salah satunya terlihat dari dukungan terhadap pembentukan jejaring para imam serta apresiasi delegasi terhadap praktik kerukunan yang mereka saksikan selama berada di Jakarta.

Menag secara khusus menyebut Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta sebagai salah satu praktik yang mendapat perhatian para peserta konferensi.

“Mereka sangat memuji Terowongan Silaturahim antara Katedral dan Istiqlal. Mereka juga sangat memuji gagasan-gagasan untuk menghimpun para imam,” tuturnya.

Dalam konferensi tersebut, Nasaruddin juga dipercaya secara aklamasi untuk memimpin forum imam yang terbentuk. Menurut dia, kepercayaan tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk terus mengembangkan gagasan yang lahir dari IGIC.

Dari Imam Menuju Dialog Lintas Agama

Langkah berikutnya, menurut Menag, adalah memperluas percakapan dari kalangan imam ke pemimpin rumah ibadah dan tokoh agama dari berbagai latar belakang.

“Nanti setelah ini, kita akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan para pemimpin rumah ibadah dan tokoh-tokoh agama lainnya,” kata Nasaruddin.

Pertemuan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat penggunaan bahasa agama dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan. Nasaruddin menyebut pendekatan tersebut sebagai diplomasi hati nurani, yakni upaya menyentuh dimensi batin dan moral manusia dalam membangun perdamaian.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi pelengkap bagi jalur diplomasi formal yang selama ini digunakan dalam merespons berbagai konflik dunia.

“Jika kita menggunakan bahasa agama dalam mengembangkan diplomasi, yaitu diplomasi hati nurani, jangan-jangan itulah yang ditunggu oleh masyarakat kita. Diplomasi formal seperti sekarang ini ternyata belum berhasil menghentikan peperangan,” ujarnya.

Nasaruddin menggambarkan dampak peperangan dengan ungkapan, “kalah jadi abu, menang jadi arang”. Karena itu, tokoh agama dinilai memiliki ruang untuk menghadirkan pesan yang menyentuh hati nurani pihak-pihak yang berkonflik.

Imam sebagai Mediator Perdamaian

Dalam kerangka tersebut, Menag melihat imam dapat mengambil peran sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bertikai. Imam juga diharapkan mampu memberikan nasihat yang menyejukkan sekaligus menjaga independensinya ketika berhadapan dengan pihak yang berkonflik.

“Insyaallah imam akan berfungsi sebagai mediator bagi para pihak yang bertikai. Imam juga berfungsi untuk memberikan nasihat yang menyejukkan. Seorang imam tidak boleh memihak,” tegasnya.

Peran tersebut, menurut Menag, menuntut pemimpin agama tetap berpegang pada nilai moral dan hati nurani. Mereka tidak semestinya memberikan pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Pendekatan religious diplomacy juga tidak hanya diarahkan pada penyelesaian konflik. Nasaruddin melihat bahasa agama dapat berkontribusi dalam merespons persoalan lingkungan. Menurut dia, agama-agama memiliki nilai yang sama-sama mengajarkan manusia untuk tidak merusak alam.

Karena itu, pertemuan imam dan pemimpin lintas agama ke depan diharapkan dapat membahas persoalan yang lebih luas, mulai dari perdamaian hingga kelestarian lingkungan.

“Dengan menghimpun para imam dan juga para pemuka agama lainnya nanti, diharapkan dunia akan menjadi lebih sejuk, tenang, dan aman,” ucapnya.

Menag meyakini pendekatan keagamaan dapat menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam pencarian solusi terhadap persoalan global. Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa di balik kepentingan politik maupun perbedaan identitas, manusia memiliki hati nurani yang dapat disentuh melalui pesan-pesan moral dan spiritual.

“Diplomasi keagamaan yang kita gagas di Indonesia ini, jangan-jangan adalah solusi yang ditunggu masyarakat untuk menghentikan peperangan. Jangan-jangan inilah yang ditunggu masyarakat kita untuk menyetop kerusakan alam. Jangan-jangan bahasa agama ini justru yang akan melahirkan ketenangan,” pungkas Menag. (red)