Press "Enter" to skip to content

Mendagri dan Menteri P2MI Bahas Grand Design Perlindungan Pekerja Migran

Social Media Share

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima Menteri P2MI Mukhtarudin di Kantor Kemendagri, Jakarta (7/10/2025).(Ist)

JAKARTA, NP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan membahas penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penyusunan grand design kebijakan P2MI.

Mendagri menekankan pentingnya grand design sebagai panduan strategis dalam pengelolaan pekerja migran. Desain ini dinilai penting untuk memetakan aktivitas dan keterlibatan pemangku kepentingan dari tahap persiapan hingga pascapemulangan.

Ia juga menilai perlu adanya penguatan kelembagaan P2MI, termasuk optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan pelibatan kementerian/lembaga lain juga menjadi kunci dalam perumusan kebijakan yang lebih komprehensif.

“Potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” ujar Mendagri, dalam keterangan resmi, Selasa, (7/10/2025).

Mendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja migran, khususnya pada penguasaan keterampilan teknis dan kemampuan berbahasa asing. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menekankan pentingnya sistem perlindungan terpadu bagi pekerja migran, termasuk pelibatan pemerintah daerah dalam penjaringan calon pekerja dan pengembangan sistem edukasi.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin memaparkan sejumlah tantangan di lapangan. Ia menyebut modul pelatihan di BLK daerah masih beragam dan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, sejumlah regulasi daerah belum sejalan dengan aturan di tingkat pusat.

Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja yang tidak hanya mencakup keterampilan, tetapi juga integritas dan kedisiplinan. Ia menilai pendidikan vokasi harus diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut.

Terkait perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja migran, Mukhtarudin menyebut masih banyak kendala yang memerlukan solusi konkret. Untuk itu, pihaknya akan mengundang berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan grand design sektor P2MI yang lebih adaptif dan efektif.

“Pelayanan tetap harus berjalan, meskipun secara parsial dan sambil memperkuat regulasi serta koordinasi,” kata Mukhtarudin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, serta sejumlah pejabat lainnya.(red)

 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *