Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). (Foto: narasipos.com)
JAKARTA, NP- Gejolak geopolitik global yang dimulai dari perang dagang, perang militer hingga saling sandera distribusi energi internasional menjadi isu kekhawatiran ketahanan ekonomi sebuah negara.
Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor pangan, energi, dan teknologi jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan global.
Firman menilai ancaman geopolitik modern kini tidak lagi hanya berbentuk perang militer.
“Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data,” uxap Fieman Subagyo dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut dia, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri dan realistis agar tidak mudah terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain.
Firman menyebut sedikitnya ada enam strategi utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Strategi pertama, kata dia, adalah mengurangi ketergantungan kritis terhadap impor pangan, energi, chip teknologi, dan obat-obatan. Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat untuk kebutuhan tahu dan tempe.
Kedua, perlunya dilakukan diversifikasi pasar san rantai pasok. Ketiga, pentingnya memperkuat ketahanan finansial ekonomi. Keempat, membangun ekonomi yang susah untuk apabila disabotase atau resilient economy. Yaitu memperkuat ketahanan desa dan UMKM.
Dalam hal ini, Firman menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan penguatan usaha kecil menengah (UKM). Menurutnya, pengalaman krisis 1998 menunjukkan sektor pertanian dan UKM menjadi penyangga utama ekonomi nasional saat krisis melanda.
“Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global,” ujar Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Kelima, pentingnya diplomasi ekonomi yang agresif dan tidak naif. Terakhir strategi keenam, yaitu dengan membangkitkan semangat produktif. Ia mencontoh di era Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto ketika itu sangat menggalakkan cinta produk dalam negeri.
Di forum sama, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengakui Indonesia terlalu bergantung pada impor. Ia mencontoh kebijakan impor pangan berbagai komoditas termasuk beras sangat ironi. Karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
Ia menilai impor buah, bawang putih, gula, garam, hingga kedelai yang masih tinggi.
“Kita ini negara agraris, tetapi justru menjadi pasar konsumtif bagi negara lain,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang dinilai bermasalah meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk. Menurutnya, kebijakan yang berubah mendadak membuat distributor dan petani kesulitan melakukan penyesuaian.
Di sisi lain, Pangi mengapresiasi sejumlah gagasan Presiden Prabowo terkait kemandirian ekonomi dan swasembada pangan. Namun ia menegaskan pemerintah harus fokus terlebih dahulu pada kebutuhan dasar masyarakat sebelum mengejar ambisi industrialisasi dan teknologi tinggi.
“Kalau harga pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar belum selesai, rakyat akan tetap terbebani,” tegas Pangi. (har)
Be First to Comment