Suasana kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan 2027 Kementerian ATR/BPN di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Senin (12/1/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Pohon Kinerja, Senin (12/01/2026), di Hotel Sari Pacific, Jakarta. Kegiatan ini menegaskan pentingnya konsistensi program antara pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja berbasis hasil.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan, meski kegiatan perencanaan 2027 baru awal dilakukan, setiap satuan kerja (satker) harus menyusunnya secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas. “Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, semuanya harus menjadi arahan jelas bagi pelaksanaan kegiatan,” ujarnya saat membuka acara secara daring.
Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 tercatat 95,26 persen, menandai pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Namun, beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu diperkuat.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Setelah dikurangi blokir anggaran Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun, dengan PNBP ditargetkan Rp3,24 triliun. Dalu menegaskan, meski angka tiap tahun berubah, sumber utama penerimaan tetap dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lain, sehingga koordinasi yang baik mutlak diperlukan.
Terkait perencanaan 2027, usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan ditetapkan Rp3,285 triliun, dengan dominasi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, daerah telah menginput target pendapatan sebesar Rp2,956 triliun.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menambahkan, capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN telah optimal, namun masih ada ruang perbaikan. “Keterbatasan waktu dan perhitungan awal yang belum optimal menjadi tantangan. Tahun 2026, kami akan memulai penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti Kepala Bagian Program dari setiap direktorat jenderal dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN se-Indonesia secara luring, sementara sejumlah pejabat tinggi madya hadir sebagai narasumber secara daring (red)
Be First to Comment