Pertemuan lintas sektor membahas pengelolaan Pantura Jawa melalui proyek strategis Giant Sea Wall (GSW) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Proyek Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara (Pantura) Jawa disebut bukan sekadar pembangunan fisik biasa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyek ini diposisikan sebagai instrumen strategis yang melampaui fungsi proteksi pesisir.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kick Off Meeting Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pantura Jawa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026), yang menegaskan bahwa “ini tentunya mengancam kehidupan masyarakat di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa,” merujuk pada tantangan penurunan permukaan tanah dan banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut.
Menko Infrawil menjelaskan bahwa kawasan Pantura memiliki nilai strategis karena menjadi koridor ekonomi, industri, transportasi, dan logistik nasional. “Kita tahu bahwa Pantura memiliki nilai yang strategis dan merupakan koridor ekonomi, koridor industri, koridor transportasi, termasuk logistik,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (5/5/2026).
Dengan cakupan wilayah meliputi 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota, persoalan di Pantura dinilai berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi nasional. Mengingat kontribusinya yang mencapai sekitar 23 persen Produk Domestik Bruto (PDB), kawasan ini menjadi salah satu wilayah paling vital di Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menekankan perlunya pendekatan berkelanjutan yang mengombinasikan infrastruktur keras dengan solusi berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove. Menko Infrawil juga menyebut bahwa “pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) diharapkan dapat mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan proyek besar ini.”
Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menilai proyek GSW bukan hanya terkait rekayasa sumber daya air, tetapi juga menyangkut penyelamatan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa “kita tidak hanya melakukan rekayasa sumber daya air, tetapi melakukan penyelamatan ekonomi nasional,” sekaligus menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada aspek konstruksi, melainkan pada tata kelola lintas sektor.
Proyek sepanjang 946 kilometer yang membentang dari Cilegon hingga Gresik itu melibatkan sedikitnya 16 kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Infrawil, Kementerian PUPR, ATR/BPN, KKP, BRIN, Kemdiktisaintek, serta pemerintah daerah. Kompleksitas ini, menurut Wamen PANRB, menuntut adanya lembaga khusus yang memiliki mandat kuat dan fleksibilitas tinggi dalam mengelola pembangunan kawasan.
Pemerintah pun telah menyetujui pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sebagai penguatan organisasi dan tata kerja proyek tersebut. Lembaga ini dirancang sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang berada langsung di bawah Presiden, dengan penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
“Dengan fleksibilitas dimaksud, BOPPJ dapat mengelola sumber daya manusia secara profesional dan mengelola pendanaan secara mandiri. Ini adalah bentuk Agile Governance, birokrasi yang memiliki ketangkasan layaknya korporasi namun tetap terjaga akuntabilitasnya dalam menjalankan misi negara,” kata Purwadi.
Ia menambahkan bahwa meskipun aspek kelembagaan telah disiapkan, percepatan koordinasi lintas sektor tetap menjadi kunci, terutama dalam penetapan kewenangan kawasan, sinkronisasi regulasi, penyusunan rencana induk, pendanaan, hingga transisi operasional. “Koordinasi ini penting agar BOPPJ dapat segera berfungsi sebagai penggerak utama integrasi pembangunan Pantura Jawa,” pungkasnya. (red)
Be First to Comment