Bahlil menegaskan percepatan pemulihan listrik dan pasokan BBM serta LPG di Sumatera. (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan akses energi, termasuk listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai meninjau ketiga provinsi tersebut, melaporkan progres normalisasi energi kepada Presiden.
“Bapak Presiden memerintahkan percepatan pemulihan, sehingga saya tiga hari berada di lokasi untuk memastikan semuanya berjalan. Insya Allah besok malam listrik di Sumatera Utara—Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga—sudah mulai menyala berangsur-angsur,” ujar Bahlil, Kamis (4/12), melalui rilis tertulis.
Bahlil menjelaskan, pasokan listrik di Aceh masih dalam proses pemulihan setelah sejumlah menara transmisi PLTMG Arun rubuh akibat banjir. Ia meyakinkan, paling lambat Sabtu (6/12), listrik sudah menyala kembali.
“Di Tapanuli Tengah, listrik mulai menyala sejak kemarin malam, namun belum maksimal. Besok malam, paling lambat Sabtu, diharapkan normal. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” tambahnya.
Stok BBM dan LPG
Bahlil menyebut stok BBM cukup untuk 7-8 hari ke depan, namun distribusi terganggu akibat jalan darat terputus. Pengiriman sementara dialihkan melalui jalur laut dan udara menggunakan jerigen dan tangki. Meski sebagian SPBU telah beroperasi, antrean panjang masih terlihat. Pemerintah pun melonggarkan aturan penggunaan barcode di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga kondisi pulih.
Untuk LPG, distribusi sudah berjalan meski belum maksimal. Penyaluran dari Dumai dialihkan melalui Sumatera Barat sebagai hub distribusi. Bahlil optimistis, jika cuaca mendukung, Jumat-Sabtu semua wilayah terdampak akan menerima pasokan lebih baik. Saat ini, pasokan BBM di Tapanuli Tengah tercatat 60% normal.
Evaluasi Tambang
Menteri ESDM juga menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan yang diduga memicu banjir bandang. “Jika ada tambang atau IUP yang beroperasi tidak sesuai kaidah, kami akan memberi sanksi tegas,” ujarnya. (red)
Be First to Comment