Pemerintah Pusat dan Daerah Didorong Alokasikan Sumber Daya Memadai untuk Sekokah Rakyat

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan fondasi keadilan akses pendidikan sehingga harus didukung dalam pelaksanaanya. (Foto: DPD RI)

PALANGKA RAYA, NP- Komite III DPD RI yang memiliki lingkup tugas di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, memandang Program Sekolah Rakyat sebagai inisiatif krusial dalAM mewujudkan amanat konstitusi.

Untuk itu, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Erni Daryanti mendorong alokasikan sumber daya yang memadai untuk terwujudnya Sekolah Rakyat sesuai dengan yang diharapkan.

​“Kami di Komite III DPD RI akan terus mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pengajar, maupun kurikulum yang relevan. Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, tetapi pusat pembangunan karakter dan masa depan bangsa,” ucap Erni Daryanti dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Eni menekankan pentingnya sinergi antara DPD, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal keberhasilan Program Sekolah Rakyat, menjadikannya solusi nyata bagi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Ia menyatakan dukungan penuh dan komitmen kuatnya terhadap implementasi Program Sekolah Rakyat.

Dukungan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak dan berkualitas.

​“Pendidikan adalah hak dasar dan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Program Sekolah Rakyat harus menjadi prioritas nasional karena secara langsung menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),” imbuhnya.

Lebih jauh, ia menekankan tiga fokus utama dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Pertama, ​ia menekankan agar fokus utama dilakukan dengan menitikberatkan.pada pemerataan Infrastruktur: Mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Rakyat di wilayah pelosok yang masih minim fasilitas.

Kedua berkaitan dengan Kualitas Guru. Yaitu mendorong peningkatan insentif dan pelatihan berkelanjutan bagi para pendidik yang bertugas di Sekolah Rakyat.

“Ketiga, Aksesibilitas. Memastikan program ini menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau kesulitan mengakses pendidikan formal,” ujarnya. (har)