JAKARTA, NP — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) di 214 kabupaten/kota untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Perum Bulog. Langkah ini dinilai penting untuk menekan laju kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Waktunya kita manfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi,” kata Tito dalam keterangan tertulis.
Hal itu dia sampaikan pada saat Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras secara daring, Kamis (4/9/2025), dari Jakarta.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 200 menjadi 214 daerah pada minggu keempat Agustus. Tito menekankan, pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Kementerian Dalam Negeri akan memantau pelaksanaan penyaluran di masing-masing daerah.
“Saya minta pemda betul-betul mengawal program ini agar tepat sasaran,” ujar Tito.
Target Penyaluran 1,3 Juta Ton
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Bulog menargetkan 1,3 juta ton beras SPHP tersalurkan hingga Desember 2025. Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk memantau serta menjaga kelancaran distribusi hingga ke tingkat kecamatan.
“Gudang-gudang Bulog tetap akan melayani permintaan dari kabupaten/kota, bahkan kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras dapat stabil apabila intervensi pasar dilakukan secara konsisten. Ia menyebut, pemerintah menargetkan operasi pasar berlangsung hingga akhir tahun.
“Kalau ini berjalan satu bulan saja, apalagi sampai Desember, kami yakin penurunan harga akan terus terjadi,” kata Amran.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi serta perwakilan dari 214 pemda yang mengalami kenaikan harga beras.(red)
Be First to Comment