Pemerhati dan Pelaku Pariwisata, Ir. Sanggam Hutapea, MM angkat bicara terkait status Geopark Kaldera Toba sebagai warisan dunia oleh The United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (UNESCO) karena perbaikan dan pembenahannya hanya menyisakan waktu 2 bulan lagi. (Foto: dokumentasi Sanggam Hutapea)
JAKARTA, NP- Danau Toba yang terbentuk karena letusan hebat Gunung Toba pada 74.000 tahun lalu, dengan kedalaman mencapai lebih kurang 500 meter dengan luas lebih dari 1.130 kilometer persegi menyandang salah satu danau vulkanik terbesar di dunia.
Melalui perjuangan panjang yang melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah serta dukungan masyarakat akhirnya Danau Toba diakui The United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (UNESCO) selanjutnya ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia melalui Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, tanggal 7 Juli 2020.
Namun sayang , karena pengelolaannya dinilai tidak kurang baik, Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4 -5 September 2023. Lembaga dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki tata kelola di kawasan Danau Toba, jika tidak ada perubahan dalam pengelolaan kawasan Danau Toba maka status yang diberikan UNESCO kepada Global Geopark Kaldera Toba bakal dicabut.
Status kartu kuning untuk Danau Toba dari UNESCO beberapa hari ini mendapat perhatian dari Kementerian Pariwisata dengan memanggil pengelola Geopark kaldera Toba untuk memberikan penjelasan. Berbagai pihak pun bersuara menyoroti hal ini, terbaru Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelamatkan Geopark Kaldera Toba yang terancam dicabut sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp).
Mengingat masa waktu yang diberikan UNESCO untuk melakukan perbaikan menyisakan dua bulan lagi, butuh tindakan nyata dari semua pihak untuk mempertahankan agar Geopark Kaldera Toba bisa mendapat kartu hijau.
Pemerhati dan Pelaku Pariwisata, Ir. Sanggam Hutapea, MM yang selama ini konsisten menyuarakan pembenahan menyeluruh di kawasan Danau Toba pun angkat bicara. Ia menekankan sejumlah hal dari upaya pembenahan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Hal pertama yang disoroti Sanggam Hutapea saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Jumat (23/5/2025) adalah belum adanya konsep yang matang tentang pengelolaan pariwisata Danau Toba.
Sanggam Hutapea menyerukan agar semua pihak berkontribusi dalam pengembangan kawasan Danau Toba sebagai wisata dunia dan menjaga kelestarian kawasan Danau Toba. Kerja sama dengan seluruh stakeholder mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pelaku pariwisata serta masyarakat di kawasan Danau Toba, menjadi kunci keberhasilan mengelola, menjaga dan melestarikan warisan budaya dan sejarah di kawasan Geopark Kaldera Toba.
”Mengelola dan mengembangkan kawasan kaldera Toba sesuai rekomendasi UNESCO membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita harus membangun kesadaran bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan status kaldera Toba di UNESCO,” ujarnya.
Sanggam Hutapea mengingatkan Geopark Kaldera Toba masuk sebagai salah satu situs UNESCO merupakan perjuangan dan upaya bersama para pemangku kepentingan. Sejatinya, ketika kita mengajukan kaldera Toba masuk UNESCO maka ada tanggung jawab bersama untuk mempertahankan, meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan kawasan kaldera Toba, tandasnya.
Jika kita tidak segera melakukan pembenahan menyeluruh dalam kurun waktu dua bulan tersisa, tidak tertutup kemungkinan status Global Geopark terancam dicabut. Bila ini terjadi, kepercayaan dunia terhadap kita sebagai bangsa akan terkikis karena kita bakal dinilai tidak konsisten dengan apa yang kita ajukan hingga kaldera Toba mendapat pengakuan dan perhatian dunia.
Selain kebijakan pariwisata antara pemda yang masih berjalan sendiri-sendiri, Sanggam juga menyinggung kebijakan pariwista Danau Toba yang didasarkan atas top down (dari atas ke bawah) bukan bottom up (dari bawah ke atas) yaitu kebijakan yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian diimplementasikan oleh pihak berwenang.
Hal lain yang juga disoroti Sanggam adalah industri pariwisata Danau Toba selama 10 tahun hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara citra Danau Toba belum berubah Sanggam menyarankan perlunya melibatkan para peneliti sebab masih banyak hal yang perlu diketahui di kawasan itu.
Untuk itu, ia mengusulkan perlu terlebih dahulu dibuat riset atau penelitian mendalam tentang apa yang ada di Danau Toba. Menurutnya, sejarah yang didasarkan atas riset di Indonesia belum begitu digalakkan hingga membuat Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain. Padahal, di luar negeri riset sudah menjadi hal yang utama. Bahkan, semua kemajuan dalam negeri memerlukan peningkatan dana riset dan pengembangan untuk mendongkrak inovasi dan daya saing.
“Keindahan alam Danau Toba, dipadukan dengan sejarah geologis yang menakjubkan dan kekayaan budaya Batak yang kental, menjadikannya salah satu tempat wisata paling terkenal dan menarik di Indonesia,” tegas Sanggam.
Fasilitas Pendukung
Sanggam turut menyinggung keterbatasan fasilitas pendukung wisata, meskipun akses transportasi telah meningkat dengan adanya jalan tol dan Bandara Silangit. Fasilitas seperti atraksi budaya, rumah sakit, dan paket wisata terpadu masih belum memadai untuk mendukung pengalaman wisatawan.
Sanggam juga menyoroti minimnya diversifikasi produk wisata di kawasan Danau Toba. Menurutnya, meskipun keindahan alam Danau Toba menjadi daya tarik utama, tetapi kurangnya inovasi dalam menciptakan atraksi berbasis sejarah, budaya, dan kuliner khas menghambat pengembangan kawasan tersebut.
Menyinggung minimnya atraksi budaya di kawasan Danau Toba, Sanggam Hutapea mengakui pangelaran atraksi budaya yang rutin merupakan salah satu faktor penting mendukung dan menjadi daya tarik melengkapi paket keindahan alam Danau Toba . Di samping menjadi daya tarik, atraksi budaya yang mengedepankan kearifan lokal, sekaligus sebagai panggung melestarikan budaya.
Ia mencotoh penggung budaya yang harusnya bisa menjadi agenda rutin sangat kurang sekali diselenggarakan. Sanggam mengaku tidak mengetahui apa kendala yang dialami sehingga panggung budaya sangat minim diselenggarakan. Kalau alasannya karena kurangnya anggaran, ia meyakini para pelaku usaha dan masyarakat yang peduli dengan kemajuan Danau Toba siap untuk mendukungnya.
Diyakini salah satu alasan adanya kartu kuning dari UNESCO adalah kriteria wisata hijau yang belum dapat dipenuhi – Geopark Kaldera Toba. Padahal destinasi wisata kelas dunia berbasis eco-friendly travel sebenarnya sangat mudah diterapkan di kawasan itu dengan mengajak para pengusaha hotel dan restaurant berperan.
Salah satu hotel berbintang di Kota Toris Parapat, Simalungun, yakni Parapat View Hotel yabg sudah sejak awal menerapkan konsep ini dan tanpa didorong pemerintah. Upaya manajemen hotel ini menjaga lingkungan agar selalu tampak asri, hijau dan segar dengan menanami berbagai jenis pohon guna menciptakan keseimbangan antara bisnis perhotelan dan pelestarian lingkungan.
Faktanya memang Parapat View Hotel sama sekali tidak memakai alat pendingin atau AC tetapi mampu bersaing dengan hotel berbintang yang memiliki fasilitas pendingin udara di sekitar kawasan Danau Toba.
Konsep ramah lingkungan dengan menanam pepohonan di sekitar The Parapat View Hotel dan ruangan tanpa AC membuat para pengunjung yang menginap tetap nyaman dan merasakan nuansa tradisional kehidupan desa. Manajement The Parapat View Hotel juga berperan aktif dalam mendukung komunitas lokal dan menjaga ekosistem sekitar agar tetap lestari.
Bila para pengusaha hotel di kawasan Danau Toba berkenan memberikan motivasi kepada pemangku kepentingan industri wisata agar beralih ke konsep eco-friendly travel, maka harapan kawasan Danau Toba akan menjadi destinasi kelas dunia akan bisa terwujud. Harus ada edukasi untuk pelaku pariwisata dan juga masyarakat.
Menurut Sanggam integrasi yang baik antar pemerintah pusat, daerah dan keterlibatan para pelaku pariwisata serta masyarakat adalah solusi yang terbaik untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan pariwisata kawasan Danau Toba.
Pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) yang telah mendapat sertifikat sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) menjadi destinasi wisata dunia membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat supaya pembangunan pariwisata merata di kawasan Danau Toba.
Salah satu saran Sanggam Hutapea untuk memicu percepatan pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba, yakni pentingnya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perusahan besar untuk berkontribusi langsung ke kawasan Danau Toba melalui penyaluran corporate social responsibility (CSR).
“Dengan CSR dari BUMN-BUMN ini akan banyak hal yang dapat ditangani langsung, khususnya neningkatkan kualitas sarana fasilitas umum, pendidikan dan pelestarian alam di sekitar kawasam Danau Toba. Kolaborasi lintas sektoral dengan seluruh elemen masyarakat sangat penting,” tandas Sanggam Hutapea.
”Mempertahankan status Kaldera Toba di UNESCO butuh kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak,” pungkas Sanggam Hutapea.(har)
Be First to Comment