Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Evaluasi Mudik 2023” di Media Center Parlemen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). (Foto: narasipos.com)
JAKARTA, NP- Polri mencatat kecelakaan lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2023 mencapai 5.894 kasus, sebanyak 726 di antaranya menimbulkan korban jiwa.
“Kasus kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi tahun 2023 ini angka kecelakaan lalu lintas ada 5 ribu lebih, 5.894 kasus dan menimbulkan korban jiwa 726 korban jiwa,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Evaluasi Mudik 2023” di Media Center Parlemen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Jumlah tersebut, menurut Ahmad Ramadhan, turun dari angka kecelakaan tahun 2022, yang tercatat 7.633 kasus.
“Kalau dibanding tahun lalu terjadi penurunan dimana tahun lalu kecelakaan lalu lintas ada 7.633 kasus dengan korban jiwa 1.121 orang,” kata Ramadhan.
Penurunan data kasus kecelakaan dan korban jiwa ini, sambung Ramadhan menjadi penting dan tetap menjadi bahan catatan evaluasi Polri meski terjadi penurunan jumlah kasus kecelekaan lalu lintas lebaran.
Terlebih, keterbukaan data perlu dilakukan agar masyarakat dapat lebih mawas diri dalam mempersiapkan mudik di tahun berikutnya.
“Ini tidak kita tutup-tutupi supaya masyarakat mengerti masyarakat ingin mudik tapi kita sudah ingatkan,” ucap Ramadhan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan meski terjadi penurunan tingkat kecelakaaan dan korban jiwa dalam musim mudik Lebaran 2023, namun ada beberapa catatan evaluasi yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Polri.
Menurut Kamrussamad, ada 4 hal yang menjadi bahan evaluasi. Yaitu pertama aspek ekonomi. Dari segi perputaran ekonomi terjadi redistribusi aset dan retribusi ekonomi dari kota ke desa, juga dari kota ke kampung, baik yang berpenghasilan rendah, menengah, maupun yang besar.
“Diperkirakan perputaran uang khusus untuk mudik kemarin sebanyak Rp 280 triliun, itu artinya kalau kita lihat lebih kurang seperempat dari APBN kita dan itu tentu saja menggerakan ekonomi,” ujar Anggota Komisi XI DPR ini.
Selain itu, juga perlunya sosialisasi dan edukasi yang harus jauh sebelum mudik itu sendiri dilakukan, karena kita sudah bisa memantau sumber-sumber masyarakat yang akan mudik.
Hal lain yang menjadi bahan evaluasi Kamrussamad adalah belum dilibatkannya Kementerian UMKM, Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Harusnya dua kementerian ini proaktif, mendorong UMKMsebab sudah tahu setiap tahun, pemudik sumbernya mayoritas dari Jabotabek, tujuannya juga sudah tahu, kabupaten mana saja di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Demikian juga yang mudik ke Sumatera ke pulau Jawa, atau sebaliknya, ujarnya.
Produk-produk antar wilayah ini belum sepenuhnya terjadi karena merasa bahwa persoalan utama di mudik adalah jalur, padahal sebetulnya persoalan utama mudik yang bisa kita ambil adalah adanya perputaran ekonomi.
Pembicara lainnya, Anggota Komisi V DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mengapresiasi koordinasi antara lintas sektor yang persiapannya dinilai luar biasa.
Dengan jumlah pemudik yang melonjak tajam, Neng Eem mengaku bisa dikelola secara baik oleh pihak terkait. “Alhamdulillah ternyata dengan kerjasama dari semua steakholder, baik kementerian PUPR dari bidang infrastrukturnya, maupun Kementerian Perhubungan dan Kakor Lantas, itu cukup baik bahkan Basarnas dan BMKG yang memberikan informasi, Basarnas juga udah ready itu dan hasilnya memuaskan,” ujarnya.(dito)
Be First to Comment